Beranda Merauke Hari Ini Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Pemohon

Pengadilan Tolak Permohonan Praperadilan Pemohon

0
Sidang praperadilan yang digelar beberapa hari lalu. Senin (25/1) kemarin, sidang praperadilan tersebut dengan keputusan Hakim Praperadilan menolak seluruh permohonan pemohon. ( FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE- Pengadilan Negeri Merauke menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh 13 tersangka dugaan makar sebagai pemohon kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolri cq Kapolda Cq Kapolres Merauke terkait dengan penangkapan, penyitaan, penggeledahan, dan penetapan para tersangka. ‘’Menolak seluruhnya permohonan pemohon,’’ kata Hakim Tunggal Ganang Hariyudo Prakoso, SH yang menyidangkan perkara permohonan praperadilan tersebut, dalam saat membacakan putusannya, Senin (25/1) sore kemarin.

Dalam pertimbangannya, Hakim Prakoso menilai bahwa penangkapan tersangka, penyitaan barang bukti, penggeledahan yang dilakukan termohon dan penetapan para tersangka adalah sah sesuai yang diatur dalam KUHAP. Sesuai dengan bukti serta saksi yang diajukan termohon bahwa para tersangka tertangkap tangan. Dalam hal penetapan tersangka, jelas Hakim Ganang Hariyudo Prakoso bahwa sesuai dengan bukti dan keterangan 2 saksi dari termohon bahwa untuk menetapkan ke-13 pelaku tersebut sebagai tersangka, termohon menggelar 2 kali gelar perkara dengan minimal 2 alat bukti.

  ‘’Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah dilakukan berdasarkan 2 alat bukti yang didukung barang bukti dan yang dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara,’’ tandasnya.

‘’Menimbang bahwa 2 alat bukti yang didapat termohon didapat dari para pemohon sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan saksi Petrus K sebagaimana Bukti T 10 dan T15 dan alat bukti berupa selebaran yang berjudul Trikora adalah awal pembunuhan orang Papua yang dilengkapi dengan alat-alat bukti lainnya dan beberapa gambar bintang Kejora. Berdasarkan pertimbangan diatas, hakim berpendapat penetapan tersangka pada diri pemohon sah menurut hukum dan berdasarkan alasan yang patut dan hukum yang jelas. Sehingga dalil pemohon haruslah ditolak,’’katanya.

  Sementara itu, menanggapi putusan praperadilan tersebut, salah satu kuasa hukum pemohon Emanuel Gobay, SH, MH, mengungkapkan bahwa yang perlu dipahami bersama bahwa praperadilan adalah media yang disediakan oleh negara di dalam UU Nomor 8 tahun 1981. ‘’Hadirnya praperadilan tersebut semangatnya adalah untuk melindungi hak asasi manusia,’’ katanya. Karena itu, lanjut dia, apa yang dilakukan pihaknya dalam gugatan ini sebesar-besarnya untuk mengontrol agar terpenuhinya penghormatan, kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara melalui pemerintah.

  Ke-13 tersangka makar yang melakukan permohonan praperadilan tersebut memberikan kuasanya kepada 18 pengacara hukum yang semuanya berasal dari Jayapura. Karena permohonan ditolak, maka menurut Emanuel Gobay, SH, pihaknya juga akan tetap mendampingi para tersangka saat sidang untuk pembuktian nanti. (ulo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here