Ada Ancaman KKB dan Berpotensi Timbulnya Konflik

By

Terkait Pelaksanaan Pilkada di 11 Kabupaten 

JAYAPURA- Polda Papua antisipasi eksistensi kelompok separatis menjelang Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020 di wilayah hukum Polda Papua.
Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengatakan, Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan, pengaman dan penggalangan, mengedepankan intelijen sebagai mata dan telinga pimpinan, sehingga mampu melakukan kegiatan deteksi dini dan peringatan dini.
Oleh sebab itu, pimpinan Polri memberikan kebijakan dan arahan dalam melanjutkan tugas Polri baik dibidang operasional maupun dibidang pembinaan, dalam rangka mewujudkan sosok penampilan personel intelijen Polri yang dipercaya dan mampu melaksanakan tugasnya.
“Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan upaya-upaya yang jelas, terarah, terukur dan transparan serta akuntabel dalam pelaksanaan tugas. Perlu suatu pedoman, petunjuk dan pola tindak yang terarah bagi setiap kepala satuan kerja di jajaran Polda Papua dalam hal ini para Kasat Intelkam,” ucap Wakapolda Mathius Fakhiri usai kegiatan Joint Analysis Bidang Keamanan Negara TA. 2020 di Aula Rastra Samara Polda Papua, Selasa (13/10).
Dikatakan, kegiatan Joint Analysis Bidang Kamneg TA. 2020 akan mengevaluasi situasi dan kondisi yang berkembang. Perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh satuan jajaran selaku pengemban tugas Intelijen. Termasuk mengantisipasi kegiatan pemerintah dan masyarakat yang berskala besar pada tahun 2020 antara lain pemilihan kepala daerah di 11 Kabupaten di Provinsi Papua khususnya ancaman KKB.
“KKB akhir-akhir ini semakin eksis melakukan berbagai gangguan keamanan. Bahkan mengakibatkan timbulnya korban jiwa baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil,” kata Wakapolda.
Sementara itu, Kabaintelkam Polri yang diwakili Kombespol Djati Wiyoto Abadhy mengatakan, 11 kabupaten di Provinsi Papua yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020 diprediksi hampir semua daerah masuk kategori rawan. Kerawanan terhadap dikarenakan adanya ancaman serangan dari KKB dan berpotensi timbulnya konflik SARA, konflik horizontal dan politik uang, akibat para pihak berupaya dengan segala cara untuk menjadi pemenang.
“KPU telah mengeluarkan peraturan KPU nomor: 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020 dengan 24 tahapan Pilkada serentak 2020,” terangnya.
Djati Abadhy menyebutkan 11 kabupaten yang akan menggelar Pilkada di Provinsi Papua yaitu Kabupaten Supiori, Mamberamo Raya, Boven Digoel, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Merauke, Waropen, Keerom, Asmat, dan Nabire.
“Bentuk potensi kerawanan tersebut antara lain berupa konflik antar pendukung partai dan konflik antar partai politik. Dukungan ganda partai politik, politisasi SARA antar paslon dan antar pendukung, berita hoax, separatisme, gangguan kamtibmas terkait pemilu, money politic dan black campaign,” jelasnya.
Di tempat yang sama, Wadir Intelkam Polda Papua, AKBP. Angling Guntoro mengatakan, untuk mewujudkan sosok penampilan personel Intelijen Polri yang dipercaya dan mampu melaksanakan tugasnya, diperlukan pedoman, petunjuk dan pola tindak yang terarah bagi setiap kepala satuan kerja di jajaran Polda Papua. “Dalam hal ini para Kasat Intelkam sehingga ada terbangun kesamaan pandang untuk mencapai visi dan misi,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: