Adat Port Numbay Harus Membuka Diri

By

Yehuda Hamokwarong (Gamel Cepos)

JAYAPURA –  Persoalan yang tengah dihadapi oleh adat di Port Numbay sebagaimana disampaikan Ondoafi, Charsori Herman Hamadi terkait banyaknya lahan yang kini dikuasai pemodal  namun disinyalir melalui proses yang tidak sah dianggap sebagai satu momentum untuk bisa melakukan penataan ke dalam. Adat Port Numbay perlu merapatkan barisan dan mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak untuk mempertahankan hak – haknya termasuk apa yang masih tersisa.

“Adat perlu membuka diri untuk mendapatkan masukan dari banyak pihak guna mendapatkan konsep berkelanjutan. Saya berharap agar pemerintahan  adat atau LMA Port Numbay bisa membuka diri dengan banyak pihak. Bangun komunikasi yang baik dengan praktisi, akademisi, NGO maupun aktifis untuk membantu adat,” jelas Yehuda Hamokwarong, salah satu akademisi Uncen kepada Cenderawasih Pos, Rabu (22/7). Yehuda sejatinya bukan kali ini berbicara soal adat Port Numbay, kiprahnya lebih banyak difokuskan pada Teluk Youtefa    terutama yang berkaitan dengan lingkungan maupun sosial budaya.

Semua ia catat dan melakukan kajian secara akademisi. Dosen Geografi Uncen ini menyebut bahwa dari keterlibatan pihak luar nantinya tentunya pihak adat akan mendapat banyak masukan untuk memperkaya upaya proteksi yang ingin dilakukan. “Apa yang adat mau silahkan bicara dan kami hanya bertugas menyusun hirarki dokumennya semisal yang disampaikan suku ini bagusnya masuk disini. Kami juga ingatkan soal pentingnya menjaga lahan, nah bagaimana konsep konservasi adat ini juga perlu disampaikan dan diketahui oleh adat,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa adat  tak boleh diam,  harus bicara dan Ondoafi Herman Hamadi harus terus berbicara mengajak semua orang. Bahkan kata Yehuda bila nantinya Ondoafi Herman dibawa masuk ke kampus untuk menceritakan apa itu adat di Port Numbay termasuk bagaimana untuk memproteksi yang tersisa. “Tak hanya soal tanah tetapi juga kawasan hutan semisal hutan mangrove dan pesisir yang masih tersedia. Salah satu konsep bisa dilakukan adalah konservasi adat dan tanpa itu saya pikir adat akan kewalahan menghadapi pemodal,” jelasnya.

Pola pikir yang dibangun adalah bukan menolak, pemodal silahkan masuk namun aturannya seperti ini.    Ia mencontohkan venue PON tentunya tidak ada yang menolak karena ini hajat pemerintah dan kepentingan negara namun pertanyaannya apakah layak disitu (Teluk Youtefa )? “Apakah tak ada tempat lain. Apakah venue ini layak dibangun di lokasi yang hutan mangrovenya sudah terkikis dan kini ada pembangunan seperti itu? Nah disini peran adat menjelaskan, jadi sekali lagi sebaiknya membuka diri dan mendengar banyak masukan,” pungkasnya. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: