Alasan Kemanusiaan, Jalur Non Formal Jadi Alternatif Untuk Aktivitas Ekonomi

By

Salah satu pintu masuk jalur non formal yang menjadi alternative warga di perbatasan untuk melintas  perbatasan RI-PNG di Skouw, di tengah pandemi Covid-19 saat ini. (FOTO:  Yohana/Cepos)

Melihat Aktivitas Perbatasan Selama 2 Tahun Ditutup Akibat Pandemi Covid

Sejak merebaknya pandemic Covid-19, maka untuk mencegah penyebaran Covid-19 antar dua negara, terutama di perbatasan RI-PNG di Skouw, pemerintah mengeluarkan kebijakan menutup jalur pintu masuk resmi. Lantas seberapa jauh pengaruh penutupan perbatasan RI-PNG ini?

Laporan: Yohana_Jayapura

Aktivitas perbatasan di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skow – PNG sudah ditutup resmi kedua negara pasca melonjaknya kasus Covid-19 pada 2 tahun terakhir. Semua aktivitas seperti wisatawan dari Indonesia yang biasanya melintas ke Wutung, bahkan Vanimo untuk belanja oleh-oleh dari negara tetangga PNG, sudah tidak diizinkan masuk.

  Begitu juga dengan masyarakat PNG yang biasanya beraktivitas guna belanja kebutuhan sehari-hari di Skow juga tidak dapat melintas menggunakan jalur formal atau jalur resmi sejak 2 tahun terakhir.

  Meski masih bisa membuka akses jalur formal, hanya bagi mereka yang berkepentingan saja, untuk pembahasan kedua negara, atau ada tamu khusus yang memang punya izin resmi.

Kebanyakan setiap wisatawan dari Indonesia yang ingin berlibur ke PNG hanya sampai di Gedung PLBN Skow, mengabadikan foto dan kemudian pulang lagi, tidak diizinkan melintasi ke batas negara sebelah.

  Hal ini dilakukan pemerintah guna menjaga penularan kasus Covid-19 di kedua bela pihak, dan untuk menjaga masyarakat kedua negara tersebut. Namun tidak heran, jika masih ditemukan masyarakat PNG, maupun Indonesia khususnya Skow dan sekitarnya yang kerap kali masih menggunakan jalur non formal untuk memasuki kedua negara.

  Meski sudah dilarang keras kedua negara, namun masih tetap dilanggar dengan alasan masyarakat PNG sebagian memiliki kebun di wilayah Indonesia dan masyarakat Indonesia juga memiliki kebun atau tanah di negara PNG.

  Selain itu, asas kemanusian dalam hal memenuhi kebutuhan hidup masing-masing masyarakat juga menjadi penting. Karena itu, akses non formal dijadikan alternatif, karena persyaratan untuk melintasi akses tersebut lebih mudah dibandingkan jalur formal yang dilengkapi banyak persyaratan serta membutuhkan waktu lama.

  Meski demikian, kerap kali akses non formal ini juga disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan barang-barang terlarang untuk masuk ke Indonesia. Bahkan ada juga  barang-barang yang tidak dilengkapi dengan surat izin lengkap.

Meski kerap kali diamankan, namun belum membuat efek jera bagi mereka yang kedapatan membawa barang-barang tersebut.

  Selain itu, meski dilaporkan sejak 2 tahun ditutup secara resmi, namun akses perekonomian tidak lumpuh total.  Dari pantauan Cenderawasih Pos, masih ada aktivitas transaksi jual beli di pasar resmi yang dibangun pemerintah Indonesia.

  Nurdin, salah satu penjual alat rumah tangga asal Indonesia mengakui aktivitas jual beli tetap berlangsung, namun tidak seramai dibukanya jalur formal. “Untuk masyarakat PNG yang belanja juga hanya mereka yang tinggal dekat dengan perbatasan, mereka yang dari dalam kota sulit untuk sampai ke pasar, rata-rata mereka mencari kebutuhan sehari-hari seperti bama, pakaian, kasur, tikar dan sebagainya,” jelasnya.

  Menurutnya, tidak hanya masyarakat PNG yang berbelanja, masyarakat Indonesia yang tinggal di Skow juga sering belanja di pasar resmi tersebut. “Cuma kebanyakan masyarakat kita dominan mencari buah Pinang dari PNG. Jadi biasanya masyarakat PNG juga berjualan buah pinang tapi tidak dalam jumlah banyak, masyarakat PNG juga yang tinggal masih di kawasan perbatasan,” tambahnya.

  Untuk aktivitas perekonomian di pasar resmi tersebut memang cukup ramai, tetapi tidak seperti hari-hari dimana pandemi Covidc19 belum melanda. Jika dilihat, semenjak akses ditutup,  perputaran uang di batas memang seakan mati suri, tidak seperti sebelum pandemic. Hal ini sebagaimana yang i diungkapkan, Kepala Biro Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Suzana Wanggai. Menurutnya, semenjak ditutup aktivitas ekonomi merosot jauh.

  “Apa yang mau diharapkan, meski kedua negara saling membutuhkan, namun pandemic membuat kita tidak berdaya, jangankan aktivitas orang, barang, perekonomian juga merosot jauh, karena ada pembatasan yang dibuat kedua negara,” katanya.

  Suzana juga mengharapkan, agar kedua pemerintah bisa mengambil kesepakatan, bernegosiasi kembali terkait akses formal agar bisa dibuka dengan persyaratan khusus, karena jika terus dibiarkan maka akses non formal akan menjadi sasaran utama.

   “Tentunya kami tidak mau aktivitas ilegal lebih banyak terjadi dengan semakin lama jalur formal ditutup, kami harapkan kedua pemerintah negara ini bisa mencari solusi terbaik untuk  mengatasi kondisi yang ada,” tambahnya. 

  Meski jalur non formal sudah dilarang bagi kedua negara, bahkan ada penjagaan, namun demi kemanusiaan pasti masyarakat akan menggunakan jalur tersebut, untuk itu pihaknya berharap dalam waktu dekat dapat menjalin pertemuan kembali antar kedua negara. (*/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: