Anggaran Terbatas, Sosialisasi UU Perlindungan Anak Tidak Optimal

By
Linda Rahmin ( FOTO : Sulo/Cepos)

MERAUKE- Kepala Bidang   Perlindungan  Perempuan dan Anak Dinas  Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Merauke  Linda Rahmin mengakui    bahwa  sosialisasi terkait perlindungan anak  ke masyarakat   kurang berjalan  optimal dikarenakan keterbatasan anggaran.    “Untuk    tahun 2018   itu sama sekali  kita tidak melakukan sosialisasi   terkait dengan  perlindungan anak  dikarenakan dana  yang sangat terbatas.   Karena  untuk menghimpun  masyarakat di kampung-kampung kita  butuh anggaran   dan itu tidak dapat dipungkiri,’’ kata  Linda Rahmin, ketika ditemui di ruang kerjanya,  Selasa  (28/5) kemarin.   

  Apalagi di tahun 2019 ini, kata Linda, anggaran yang diberikan semakin diperketat, karena sebagian anggaran   tersebut difokuskan  untuk mendukung pelaksanaan  PON XX di  Merauke. ‘’Otomatis kita  tidak ada  anggaran untuk sosialisasi kepada masyarakat,’’ tandasnya.    Padahal  sosialisasi  terkait dengan UU perlindungan anak  ini  ke masyarakat sangat penting untuk diketahui dan  dipahami masyarakat. Sebab, sampai saat ini sebagian  besar  masyarakat  belum memahami   tentang adanya UU perlindungan terhadap anak  tersebut. 

     ‘’Mereka  pikir kalau misalnya sudah suka sama suka  maka dia sudah bisa dengan sesukanya melakukan hubungan  layaknya suami istri. Padahal, dalam UU  jika orang tua atau keluarga dari korban mengetahui maka  pelakunya  bisa dijerat dengan hukum,’’ katanya. 

   Linda  Rahmin juga mengakui bahwa  laporan kasus  anak yang masuk ke pihaknya cukup   banyak. Di tahun 2018 saja, jumlah    laporan yang masuk sebanyak 237 perkara, ‘’Kebanyakan kasus pelecehan dan penelantaran terhadap anak,’’  kata Linda Rahmin. (ulo/tri)    

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: