Bahasa Ibu Hilang, Sebagian Jati Diri dan Otsus Hilang

By

Bupati Jayapura Launching Pembelajaran Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Ibu

SENTANI-Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, SE., M.Si., melaunching penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal bahasa ibu melalui pendidikan adat di 9 wilayah dewan adat suku di Kabupaten Jayapura, dan  54 pilot project pada satuan jenjang pendidikan sekolah dasar negeri dan swasta atau sekolah adat, Rabu (4/8). 

Program ini diluncurkan untuk percepatan penerapan pembelajaran kurikulum muatan lokal bahasa ibu di wilayah dewan adat suku Bhuyakha , Ralibhu, Nolobhu, Waibhu  Kabupaten Jayapura.

Bupati Awoitauw mengatakan, program yang diluncurkan ini, dalam rangka menyiapkan generasi muda Papua khususnya di Kabupaten Jayapura yang hidup di era otonomi khusus, dengan mendasari masa depan mereka dengan sesuatu yang penting.

“Kita mau bicara waktu sampai di manapun, kalau bahasa ibu hilang itu sama saja dengan sebagian jati diri kita hilang. Sebagian dari Otsus juga hilang. Karena otonomi khusus di Papua itu berdasarkan adat istiadat dan kebudayaan,” jelas Mathius Awoitauw kepada wartawan di sela-sela acara, kemarin.

Apa yang dilakukan saat ini diakui Bupati Awoitauw merupakan hal yang sederhana tetapi turut menentukan masa depan Papua.

“Saya berharap nanti Dinas Pendidikan bisa menjadi motor untuk menggerakkan ini. Karena ini amanat undang-undang Republik Indonesia,” tegasnya.

Untuk itu, sekolah adat menjadi bagian untuk mendorong dan membantu Dinas Pendidikan di Kabupaten Jayapura untuk mengimplementasikan apa yang direncanakan hari ini. Karena itu, dirinya kembali berharap Dinas Pendidikan menjadi motor penggerak agar ini bisa berjalan terus-menerus ke depannya. 

Selanjutnya revisi undang-undang otsus yang sudah dilakukan, menurutnya bisa memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya ini. Karena otsus  itu lahir untuk itu.  

“Selama ini kita bekerja untuk mencari dukungan dana untuk hal-hal ini sangat sulit. Padahal undang-undang otsus sudah 20 tahun,” imbuhnya. 

Oleh karena itu, Bupati Awoitauw meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura supaya bisa memberikan ruang, agar dana otsus yang digelontorkan untuk pendidikan bisa langsung berhubungan dengan sekolah-sekolah yang melaksanakan atau mengimplementasikan program tersebut.

“Daerah otonomi khusus ini kita memberikan bobot dan  dasar hukum yang pasti. Supaya ini bisa dikembangkan secara maksimal oleh berbagai pihak, ” katanya. 

Dikatakan, apabila berbicara mengenai sumber daya manusia Papua kedepan, dasarnya melalui pendidikan. Apalagi jika melihat penerapan otonomi khusus 20 tahun sebelumnya, begitu juga setelah adanya revisi, pendidikan selalu ada di posisi yang prioritas untuk diperhatikan oleh pemerintah melalui undang-undang otonomi khusus tersebut. Namun sayangnya, pendidikan di era otonomi khusus yang berbicara tentang proteksi terhadap hak-hak dasar masyarakat, sangat kecil. “Kita hanya sibuk urus uangnya saja, tetapi hal ini sama sekali tidak mendapatkan perhatian serius,” ungkapnya.

Lanjut dia, uang itu sebenarnya untuk meletakkan hak-hak dasar orang asli Papua, dengan memberikan porsi 30 persen dari dana otonomi khusus. Menurutnya sampai hari ini otsus dengan aktivitas seperti yang dilakukan selama ini boleh dibilang belum tepat pada sasaranya. Khususnya dari segi pembiayaanya, dan ini dapat dikatakan menjadi tantangan besar untuk mengimplementasikan atau menyusun, peraturan pemerintah dari revisi undang-undang otsus yang dihasilkan tahun 2021 ini. 

Hal ini harus benar-benar terimplementasi dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dana otsus itu diimplementasikan 30 persen untuk pendidikan, itu semestinya untuk pendidikan dasar. 

“Jangan dulu bicara pendidikan di jenjang di atasnya, kirim anak sekolah ke mana-mana tetapi dasarnya belum kuat,”ujarnya.

Oleh karena itu menurutnya porsi besar harus diberikan pada pendidikan dasar. Supaya menyiapkan generasi masa depan Papua ini dari apa yang dibicarakan di dalam undang-undang otsus itu benar-benar dilaksanakan. 

“Kita berharap dengan adanya revisi undang-undang yang baru ini, baik dari aturan pemerintah maupun Perdasus benar-benar memberikan ruang untuk proses belajar mengajar untuk mempersiapkan generasi muda Papua. Hal itu mencakup semuanya mulai dari bahasa ibu, seni budaya,” pungkasnya.

Di tempat yang sama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura, Ted Y. Mokay mengatakan, apa yang pihaknya dilakukan bersama Pemkab Jayapura ini, sebenarnya merupakan implementasi dari undang-undang otonomi khusus Papua. Hal ini juga sudah dilakukan oleh Pemkab Jayapura dengan terbentuknya peraturan bupati tentang kampung adat dan Perda tentang kampung adat.

“Hari ini juga kita ada peraturan bupati tentang penerapan muatan lokal. Ini merupakan bagian kecil dari penerapan undang-undang otsus yang kita lakukan dan sebenarnya inilah intinya,” jelasnya.

Program ini diakuinya sebagai langkah dan upaya dari pemerintah untuk mempertahankan jati diri dan budaya asli orang Papua. Paling tidak anak-anak yang ada di sekolah, sekarang bisa mengenal bahasa ibu dan bisa menuturkannya dengan baik. 

Agar program ini berjalan maksimal di sekolah, pihaknya sudah memberikan pelatihan secara khusus kepada guru-guru yang ada di sekolah tingkat dasar secara khusus dari 54 sekolah percontohan. 

“Mereka dilatih untuk menyiapkan RPP dan sekarang tinggal mereka mau memulai. Dan kita launching hari ini, mulai tahun ajaran baru ini anak-anak diharapkan bisa belajar,” tambahnya. (roy/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: