Beranda NASIONAL Bandara Diserang, Pengamanan Diperketat

Bandara Diserang, Pengamanan Diperketat

0
DIKAWAL POLISI: Aparat Kepolisian saat mengawal ribuan massa yang melakukan long march dari Distrik Abepura menuju kantor Gubernur Papua di Dok II, Distrik Jayapura Utara, Senin (19/8).  ( FOTO : Takim/Cepos)

JAKARTA, Jawa Pos-Kerusuhan di Sorong, Papua Barat merambat ke Bandara Internasional Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua. Sementara Bandara Rendani di Manokwari dinyatakan kondusif. 

Dalam rekaman video yang diterima Jawa Pos (Grup Cenderawasih Pos), sekelompok orang tampak menyerang areal parkir bandara dengan memecahkan kaca-kaca mobil yang terparkir. Beberapa mobil polisi dan TNI pun tampak mengalami pecah kaca dan spion yang hancur. Informasi dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, aksi berlangsung sekitar  pukul 15.05 WIT. 

Perusakan juga terus berlanjut ke areal terminal Bandara dimana orang-orang tak dikenal tersebut memecahkan kaca terminal. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, menjelaskan emarin petang (19/8)  kondisi Bandar Udara DEO Sorong sudah dapat dikendalikan.

“Petugas gabungan telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pengamanan dan pengendalian di Bandar Udara DEO Sorong. Sekelompok massa sempat memasuki wilayah parkir kendaraan dan merusak fasilitas terminal,” jelas Polana kemarin. 

Polana mengimbau kepada seluruh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Otoritas Bandar Udara (OBU) untuk terus meningkatkan pengawasan keamanan di lingkungan bandar udara dengan terus melakukan koordinasi dengan TNI/Polri. “Seluruh petugas bandara wajib memastikan keamanan dan keselamatan bandar udara dan penumpang,” tegasnya. 

Beberapa saat setelahnya petugas kepolisian datang. Bekerjasama dengan pihak keamanan bandara, massa berhasil dihalau. Beberapa kendaraan yang terparkir juga ikut dibakar.  

Pada pukul 16.06 WIT, Maskapai Sriwijaya Rute Sorong-Makassar telah memberangkatkan penumpang menuju Makassar. Beberapa pesawat, dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, penerbangan menuju Sorong ditunda untuk sementara.

Menyusul insiden di Bandara DEO, Polana menghimbau agar seluruh seluruh Unit Penyelenggara Bandar Udara  (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk terus meningkatkan kewaspadaan.  Imbauan ini dikeluarkan melalui  surat edaran No SE 14 Tahun 2019. 

Dalam imbauan tersebut, semua otoritas bandara harus mengetatkan pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan serta barang bawaannya yang masuk dan keluar bandara. Berlaku juga untuk kargo dan pos. Pengamanan juga harus diperketat. Otoritas bandara juga diimbau untuk berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk penanganan keadaan darurat.  

Sementara itu, kondisi di Bandara Rendani, Manokwari dilaporkan kondusif. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani, Juli Mudjiono, menjelaskan bahwa akses masuk menuju bandar udara sudah dilakukan penjagaan yang melibatkan  petugas keamanan TNI-Polri.

Untuk calon penumpang yang terdampak kerusuhan penutupan pada akses jalan dari kota Manokwari menuju Bandar Udara Rendani, akan dipindahkan ke penerbangan berikutnya.

“Ini adalah kebijakan maskapai penerbangan untuk mengganti penerbangan calon penumpang yang terdampak kerusuhan. Sementara, kerusuhan tidak berdampak pada penumpang yang tiba di Bandar Udara Rendani,” jelas Juli.

Sementara aksi massa berujung rusuh di Papua Barat menyedot perhatian banyak pihak. Presiden Joko Widodo turut buka suara. Tidak hanya Papua Barat, Senin (19/8) Presiden meminta supaya seluruh masyarakat di Papua menahan diri. 

Dia mengakui, sangat wajar apabila insiden di Surabaya dan Malang memicu reaksi. Namun, sebagai bangsa dia harap hal tersebut tidak sampai memecah persatuan.

”Pace, mace, Mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan,” tutur Presiden Jokowi, kemarin. 

Dia juga berjanji pemerintah akan menjaga kehormatan masyarakat Papua di mana pun mereka berada. ”Dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” imbuhnya.

Wapres Jusuf Kalla juga ikut menyesalkan kejadian di Manokwari. Menurut dia, yang terjadi di Papua Barat itu hanya dampak. ”Apa yang saya lihat itu, masyarakat di Papua hanya ingin minta klarifikasi dan minta maaf lah,” ujar JK di kantor Wapres kemarin. Karena itu, perlu juga ada klarifikasi yang jelas dari pihak terkait insiden di Surabaya maupun Malang. Misalnya informasi bahwa para mahasiswa Papua diamankan polisi dari potensi amuk warga. 

Tentu itu ada sebabnya. Hal itu lah yang menurut JK harus dicari tahu. Bila memang ada masalah yang serius, wajib diselesaikan dan dijelaskan secara terbuka. Informasi yang muncul harus dilihat secara cermat. JK memastikan tidak ada persoalan antara warga lokal di Papua Barat dengan pendatang. ”Mereka kan saling membutuhkan,” lanjutnya. Ada yang berdagang, hingga menjadi guru. Semua sudah terbiasa bekerja sama satu dengan lainnya.

Guna mencari jalan keluar terbaik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melaksanakan rapat dadakan di kantornya. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut hadir dalam rapat itu. Usai rapat, Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah mengevaluasi insiden di Surabaya, Malang, maupun Papua Barat. 

Menurut Wiranto, ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengeluarkan pernyataan tidak patut sampai memicu terjadinya sejumlah aksi di Papua Barat dan Papua. Mulai aksi demo sampai pengerusakan fasilitas umum. 

Wiranto menyebutkan bahwa pernyataan negatif oknum tidak bertanggung jawab itu berefek panjang. ”Mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa,” tegasnya. Karena itu, dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah meminta supaya dilaksanakan pengusutan atas rentetan insiden yang terjadi sampai kemarin. ”Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil,” ujarnya. 

Siapa pun yang yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, lanjut Wiranto, bakal diadili. ”Akan kami usut secara tuntas dan adil siapapun yg manfaatkan insiden itu utk kepentingan negatif,” imbuh mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu. Senada dengan Jokowi, dia memastikan aparat keamanan dari TNI maupun Polri sudah diperintah menjamin keamanan seluruh masyarakat.

Karena itu, Wiranto berharap besar masyarakat tidak terpancing apalagi terpengaruh oleh berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Berita hoax, bohong, dan berita yang intervensi masalah ini untuk kepentingan lain, saya imbau (masyarakat) untuk tak terpancing dan percaya dengan itu,” pintanya. Selain berkoordinasi langsung di Jakarta, dia mengaku sudah juga berkominikasi dengan pemda di Papua dan Papua Barat.

Demikian pula pimpinan daerah di Jawa Timur.  Khofifah Indar Parawansa sebagi gubernur, sambung Wiranto, sudah menyampaikan permintaan maaf. ”Saya telepon Bu Khofifah, dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka yang tulus dan ikhlas,” imbuhnya. 

Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah mengajak masyarakat Papua supaya tidak terus memperpanjang persoalan. 

Dari Papua Barat, walau situasi sempat memanas, Wiranto meyakinkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat di sana sudah bisa mengendalikan situasi. ”Menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah,” imbuhnya. Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya juga sudah meminta masyarakat untuk saling menghargai. Diakuinya, Papua memang masih tertinggal, namun tetap harus dihargai. 

Lenis meminta supaya masyarakat daerah lain yang sudah maju diharapkan bisa menyampaikan pernyataan lebih bijak. ”Apalagi dibilang suruh pulang, usir, inikan nggak bagus kalimatnya,” ujar dia. Namun demikian, Lenis yang juga menjabat Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua menghimbau agar masyarakat Papua tetap tenang. Kalaupun ingin menyuarakan aspirasi, harus dilakukan tanpa merusak fasilitas umum. 

Ke depan, Lenis menyebut, masyarakat Papua harus mau belajar mengejar ketertinggalan. Sehingga bisa merdeka secara ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan. Saat ini, lanjut dia, pemerintah pusat sudah mulai menunjukkan itikad baik untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Papua. Di mana semakin banyak kesempatan bagi orang Papua. Mulai duduk di kementerian sampai jenderal di kepolisian. ”Negara sudah hargai kita,” imbuhnya. 

Namun demikian, demi rasa keadilan, Lenis mendesak aparat kepolisian menindak pihak-pihak yang terlibat dalam insiden diskriminasi di Surabaya dan Malang. ”Siapa yang lempar batu, siapa yang bicara kasar, siapa yang kata usir pulang, siapa lempar bendera ini harus bawa ke ranah hukum,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gerja Indonesia (PGI).

Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyampaikan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak akan pernah menyelesaikan masalah. ”Saya mengimbau aparat negara untuk mengusut tuntas kasus ini dengan juga memperhatikan amanat UU no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik,” katanya. Menurut Gomar, peristiwa ini kian memperkeruh penyelesaian masalah Papua yang sudah cukup ruwet.

Sejatinya, penyelesaian masalah Papua memerlukan pendekatan kultural bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di luar Papua.  Hanya dengan itu, masyarakat Papua bisa merasakan, mereka adalah bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia. “Sebaliknya, segala bentuk stigma, diskriminasi, dan kekerasakan terhadap masyarakat Papua hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian, dan sudah pasti menciderai kemanusiaan,” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, sejak awal kejadian di Surabaya dan Malang, pihaknya sudah meminta Kesbangpol setempat untuk memonitor. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum juga berkoordinasi langsung dengan forkopimda. ”Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun perangkatnya untuk menahan diri,” terang Tjahjo di kantor kemendagri kemarin.

Rencana mengundang Gubernur Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat hari ini (20/8) juga terpaksa batal karena insiden di Manokwari. Gubernur Papua dan Papua Barat diminta kembali untuk menenangkan warga. Yang jelas, ketiga gubernur harus segera berkonsolidasi membentuk tim bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Tjahjo menuturkan, dia juga sudah meminta gubernur Papua dan Papua Barat untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. ”Seluruh aparatur provinsi, kabupaten-kota, sampai tingkat kecamatan dan distrik harus tetap berjalan,’’ lanjutnya. Pihaknya mendapat laoran bahwa aksi massa hanya terjadi di kawasan kota saja, tidak sampai desa-desa. (byu/far/syn/tau/JPG)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here