Bangga Tidak Pernah Langgar Kode Etik

By

Sepakat Dirikan IM57+Institute, Siapkan Gugatan ke PTUN

JAKARTA-Novel Baswedan bersama puluhan rekannya pantas berbangga. Mereka layak berjalan tegak meninggalkan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Persis yang tampak Kamis (30/9). Ketika para pejuang antikorupsi itu dilepas tangis beberapa pegawai lembaga anti rasuah. Dari bawah merah putih yang berkibar setengah tiang, lambaian tangan sekaligus menegaskan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak menghentikan langkah mereka. 

Keluar dari Gedung Merah Putih, keluarga bersama masyarakat sipil dan beberapa mantan pimpinan KPK menyambut mereka. Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Saut Situmorang ikut mengantar mereka berjalan ke Anti Corruption Learning Center (ACLC) atau kantor KPK lama. Di sana, Abraham Samad yang juga pernah membersamai kerja-kerja Novel dan puluhan mantan pegawai KPK lainnya ikut bergabung. ”Agenda pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti,” ucap Samad. 

Sebagai mantan pimpinan KPK, dia percaya puluhan pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lolos TWK tetap akan mengabdikan diri. Dia yakin, mereka teguh pada prinsip-prinsip antikorupsi. Karena itu, meski beragam upaya untuk menjenggal terus bermunculan, mereka tidak mundur dan terus berjuang sampai akhir. Saut Situmorang pun sepakat dengan keterangan Samad. Menurut dia puluhan pegawai KPK yang kemarin meninggalkan Gedung Merah Putih adalah orang-orang yang tidak henti berbuat baik. 

Selama bertugas di KPK, Saut mengakui, tidak jarang dirinya bersentuhan langsung dengan mereka. Dan dia tahu betul bagaimana kinerja serta rekam jejak mereka. Karena itu, dia tidak segan menyatakan bahwa bohong besar bila saat ini ada orang yang berkata pemberantasan korupsi berada di jalan yang benar. ”Kalau ada orang bilang bahwa pemberantasan korupsi hari ini sudah berada di trek yang benar, itu bohong besar,” tegas Saut. Menurut dia, pemberhentian puluhan pegawai KPK kemarin menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan mestinya Presiden Joko Widodo mengambil sikap.

Namun demikian, sampai kemarin, sikap yang ditunggu-tunggu tidak muncul. Busyro Muqoddas menyebut, sejatinya presiden bisa bertindak untuk menyelamatkan agenda pemberantasan korupsi. ”Sesungguhnya ini menjadi tanggung jawab presiden,” kata dia. Sayangnya, itu tidak terjadi. Dia mengakui, sejak dua hari lalu dirinya intens berdialog dengan puluhan pegawai KPK tersebut. Hingga dia berkesimpulan bahwa para pegawai itu merasakan kesedihan mendalam. 

Tentu bukan karena kehilangan pekerjaan. Melainkan karena TWK yang dinyatakan maladministrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM) dijadikan alat untuk mengeluarkan mereka dari KPK. ”Mereka memang sedih, saya juga sedih. Tetapi, di balik kesedihan itu mereka berbangga karena diuji dengan ujian yang otentik dari langit. dan kami pun berbangga bangsa Indonesia masih punya putra-putra terbaik. Diantaranya 57 orang ini,” beber Busyro. Dia percaya, suatu saat mereka akan kembali untuk bersama-sama meneruskan perjuangan di KPK. 

Sementara Bambang Widjojanto mengungkapkan, kemarin bukan hari terakhir Novel dan kawan-kawannya bertugas memberantas korupsi. Sebaliknya, kemarin adalah awal dari perjuangan di masa mendatang. ”Jadi, hari ini kita hadir untuk merayakan bahwa perjuangan melawan kegelapan dimulai dari titik nol di gedung ini,” kata pria yang biasa dipanggil BW itu. Dia pun yakin puluhan mantan pegawai KPK itu dapat membuktikannya. Sebagaimana mereka menunjukkan keteguhan selama polemik TWK mencuat dan menjadi perhatian banyak pihak. 

Keterangan yang disampaikan oleh para mantan pimpinan KPK itu merupakan bentuk dukungan bagi Novel dan kawan-kawan. Dukungan itu juga datang dari perwakilan masyarakat sipil seperti Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, mantan juru bicara KPK Febri Diansyah, serta sejumlah perwakilan BEM SI. 

Dukungan serupa ditunjukkan oleh keluarga puluhan pegawai KPK tersebut kemarin. Rina Emilda, istri Novel Baswedan, menyatakan bahwa dirinya merasa bangga bisa menjemput suaminya saat keluar Gedung Merah Putih. Bahkan, tidak ada sedikitpun penyesalan selama dia mendampingi Novel. Mulai bertugas di Polri sampai diberhentikan di KPK. ”Sampai hari ini, 30 September ini, saya menjemput dengan bangga karena tidak ada kode etik yang dilanggar (oleh Novel),” ungkapnya. 

Mewakili rekan-rekannya yang sudah diberhentikan oleh KPK, Hotman Tambunan menegaskan bahwa dia dan rekan-rekannya merasakan hal yang sama ketika pertama kali bekerja dan terakhir kali bertugas di KPK. Yakni merasa bangga. Sebab mereka datang ke KPK dengan nilai-nilai kejujuran dan integritas. Kemudian, lanjut Hotman, mereka keluar saat nilai-nilai tersebut mulai luntur. ”Kami pada saat ini juga, berdiri tegak, menatap tegak, dan tidak bersedih atas pemecatan yang dilakukan oleh pimpinan KPK,” jelasnya.

Untuk meneruskan perjuangan mereka melawan korupsi, puluhan mantan pegawai KPK tersebut memutuskan membentuk Indonesia Memanggil 57 Institute (IM57+ Institute). Keterangan itu disampaikan langsung oleh Praswad Nugraha, salah seorang mantan pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan diberhentikan oleh KPK. Menurut Praswad, institute itu akan menjadi rumah dan wadah bagi mantan-mantan pegawai KPK yang diberhentikan melalui TWK. Dia menyatakan, lewat institute itu pula mereka akan membayar hutang kepada rakyat Indonesia. 

Selama ini, masih kata Praswad, rakyat telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk bertugas di KPK. Sehingga saat ini dinilai sebagai waktu yang tepat untuk memberikan segala yang mereka punya kepada rakyat. Dia memastikan, melalui IM57+ Institute, dia dan rekan-rekannya akan berusaha sebaik mungkin memberikan kontribusi kepada rakyat. ”Dan IM57+ Institute menjadi rumah untuk terus mengkonsolidasikan kontribusi dan gerakan tersebut demi tercapainya Indonesia yang antikorupsi,” bebernya. 

Selain itu, mereka juga akan tetap menempuh jalur-jalur legal yang tersedia untuk melawan hasil TWK dan pemberhentian oleh KPK. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tengah mereka persiapkan. Berkaitan dengan usulan kapolri yang sudah diterima oleh presiden, sampai kemarin puluhan pegawai tersebut belum menyampaikan sikap. Mereka masih menunggu penjelasan yang lebih lengkap dari pihak-pihak terkait. Juga masih menagih tindak lanjut atas hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) serta pendalaman yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo akhirnya angkat bicara mengenai niatan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo merekrut 56 mantan pegawai KPK yang tak lolos TWK. Dia menyampaikan, dirinya tak ikut serta dalam peralihan kepegawaian tersebut. Sebab, hal ini menjadi kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bersama Polri. ”Formasi apa dan lain-lain kan kewenangan kapolri yangg rekruitmen. Setelah selesai diajukan ke BKN,” ujarnya kemarin.

Tjahjo pun mengaku belum mengetahui teknis peralihan pegawai tersebut. Yang jelas, diharapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, perlu dicek detail mengenai mekanisme yang ada dalam undang-undang aparatur sipil negara (ASN). ”Bagaimana undang-undangnya, bagaimana aturannya kan undang-undang ASN kan tidak bisa dilanggar,” tegas Politisi PDIP tersebut. 

Disinggung soal rencana pertemuan dengan kepala BKN dan kapolri, Tjahjo mengaku belum dapat memastikan. Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan bahwa dirinya masih menunggu pertemuan dengan Menteri PAN-RB dan kapolri untuk membahas teknis rencana perpindahan 56 mantan pegawai KPK ke Polri. 

Sementara itu,  Kompolnas memiliki pandangan yang menarik terkait Kapolri Jenderal Listyo Sigit yang ingin menarik 56 pegawai KPK yang tak lolos TWK. Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, langkah kapolri merekrut 56 pegawai KPK itu semata-mata untuk memenuhi harapan masyarakat. Harapan agar pemberantasan korupsi yang dilakukan Polri semakin kuat. ”Tentunya ini harus disambut,” terangnya. 

Apalagi, dalam kebijakan kapolri itu juga memiliki maksud baik lainnya. Yakni, sebagai upaya penyelesaian masalah dalam persoalan TWK yang dilakukan KPK. ”Kami apresiasi langka kapolri dan presiden yang juga memberikan izin,” ujarnya. Dia menuturkan, untuk sisi internal memang kapolri yang paling mengetahui kebutuhan dari organisasinya, Polri. Sekaligus kebutuhan masyarakat dalam memberantas korupsi. ”Sehingga, dilakukan upaya menampung 56 pegawai KPK,” terangnya.

Sebab, 56 pegawai KPK itu dinilai memiliki kemampuan untuk pemberantasan korupsi yang sangat memadai. ”Semoga pemberantasan korupsi semakin kuat,” papar salah satu pendiri NGO pengawasan dan penyelidikan pelanggaran HAM, Imparsial tersebut. (idr/mia/syn/JPG)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: