JAYAPURA – Terkait permasalahan nasip CPNS dan honorer di Papua yang dinilai masih belum terselesaikan dengan baik, (Badan Kepegawaian Nagera) BKN meminta perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini BKD Provinsi Papua.
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS menjelaskan, permasalahan CPNS di Papua harus diselesaikan secara bertahap, mengingat masih banyaknya CPNS di Papua yang belum ada SK.
Diakuinya, bukan hanya permasalahan untuk CPNS tahun 2018 saja, tetapi dari tahun 2012 sampai dengan saat ini, masih belum ada kejelasan pasti bagi mereka para CPNS.
“Saya tidak ingin permasalahan CPNS ini tidak selesai-selesai, karena masih banyak CPNS dari tahun 2012, 2017 sampai dengan saat ini belum selesai-selesai,” ungkapnya kepada Cenderawasih Pos usai penyerahan 596 SK CPNS Tahun 2018 kepada Pemprov Papua, belum lama ini.
Lanjutnya, jika nasib para CPNS tersebut tidak diselesaikan dengan baik, ujung-ujungnya akan kadaluwarsa dan akan sangat disayangkan nasib orang-orang tersebut.
Diakuinya, agar nasib para CPNS ditahun 2018 ini tidak bernasib serupa maka pihaknya harapkan harus diselesaikan sampai tuntas.
Penyelesaian yang telah dilakukan yakni, di tahun 2021 ini, BKN telah menyerahkan 596 SK bagi para CPNS dan masih tersisah 10 SK yang belum diserahkan karena masih membutuhkan tindak lanjut yakni berkaitan dengan usia dan kelengkapan berkas. (ana/ary)
