BPBD Butuh Dukungan Sarana Prasarana   

By

Alowysius P.A. Fangohoy, S.STP (FOTO: Sulo/Cepos)

MERAUKE-  Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Merauke yang telah dibentuk kembali Tahun 2022 ini, membutuhkan dukungan sarana prasarana untuk operasional kegiatan, baik di kantor maupun di lapangan.  

   ‘’Sebagai lembaga yang baru dibentuk kembali, tentunya kami sangat membutuhkan dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas,’’ kata Plt Kepala BPBD Kabupaten Merauke,  Alowysius P.A. Fangohoy, S.STP, kepada wartawan,  Selasa (19/7). 

   Diketahui, BPBD Kabupaten Merauke  telah dibentuk beberapa tahun lalu. Namun di pemerintahan Bupati Frederikus Gebze, SE, MSi, BPBD ditiadakan lagi.  Sehingga aset yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Merauke kalah itu diserahkan ke OPD lain.   

   Alowysius  Fangohoy menjelaskan, aset yang dimiliki saat ini berupa sebuah mobil  dan gedung kantor yang merupakan eks Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke.  

Namun demikian, lanjut dia, pihaknya masih sangat membutuhkan sarana prasarana kantor yang mendukung  dalam pelaksanaan tugas  administrasi di kantor. ‘’Sebagai  OPD yang baru dibentuk lagi, kami sangat butuh perhatian dari pemerintah,’’ jelasnya. 

  Ditanya soal Damkar, Mantan Kepala Distrik Kimaam ini menjelaskan bahwa untuk Damkar ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke. Sedangkan BPBD Kabupaten Merauke akan lebih fokus  pada penanganan  bencana seperti banjir rob, dan pemetaan daerah rawan bencana. ‘’Kami  lebih fokus pada penanganan  bencana daerah. Kalau soal kebakaran, fungsinya sudah melekat pada Damkar yang ada di Satpol PP,’’ jelasnya.  

Karena itu, di awal terbentuknya kembali BPBD tersebut pihaknya dalam membuat program tidak muluk-muluk dulu. Tapi masih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar kantor dan penguatan kelembagaan dalam hal ini adanya SDM yang  memiliki basic di bidang penanggulangan bencana.  

‘’Perlu pelatihan bagi kami yang ada di BPBD dan adanya data sehingga tahun ini kami coba membuat kajian peta rawan bencana di Kabupaten Merauke. Setelah ada peta rawan bencana tersebut barulah kita bisa membuat program-program penanggulangannya,’’ terangnya. Soal personel,  Alowysius  Fangohoy mengaku masih perlu ditambah. Karena  idealnya, jumlah personel 40 orang, namun yang ada sekarang 15 pegawai. (ulo)   

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: