BPJS Kesehatan Sosialisasi Perpres 64 Tahun 2020 Tentang JKN-KIS Kelas III

By

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papau Barat, Ario Pambudi Trisnowibowo, memberikan sosialisasi mengenai Perpres Nomor 64 Tahun 2020 kepada para wartawan disela-sela kegiatan media gathering BPJS Kesehatan di Kopitiam Distrik Abepura Kota Jayapura, Kamis (16/7) kemarin. ( FOTO: Yewen/Cepos)

JAYAPURA- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan kegiatan media gathering bersama-sama dengan para wartawan di Jayapura. Dalam momentum tersebut, BPJS Kesehatan memberikan sosialisasi tentang Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang JKN-KIS Kelas III.

Perpres Nomor 64 tahun 2020 ini mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di seluruh Indonesia, khususnya di Papua.

Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Kinerja Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Papua dan Papau Barat, Ario Pambudi Trisnowibowo mengatakan, dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, maka hal ini menunjukkan pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung (MA).

“Proses yang ini telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat DPR RI, khususnya dari para anggota DPR Komisi IX untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri dan bukan pekerja kelas III,” katanya kepada wartawan di Kopi Tiam Abepura Kamis (16/7) kemarin.

Ario membeberkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP atau Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp. 160.000,- untuk kelas I, Rp. 110.000,- untuk kelas II, Rp. 42.000,- untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mey, dan Juni 2020, besaran iuran mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp. Untuk kelas I, 100.000,- Kelas II Rp. 51.000,-, dan Kelas III Rp. 25.500,-.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN- KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp. 150.000,- untuk kelas I, Rp. 100.000,- untuk kelas II, dan kelas III Rp. 42.000,-,” bebernya.

Lebih lanjut Ario mengatakan, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp. 25.500,- sisanya sebesar Rp. 16.500,- diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran RP. 35.000,-. Sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp. 7.000,-,” tambahnya.

Ario menyatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, maka pada tahun 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan. Sisa tunggakan apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahu 2021, agar status kepesertaannya tetap aktif. “Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifkan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya. (bet/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: