Bupati Diharap Dukung Pembangunan Asrama SMAN I Merauke

By

MERAUKE-Kepala SMAN I Merauke Sergius Womsiwor, S.Pd, M.Pd mengharapkan perhatian dari Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT untuk memberikan dukungan  rencana pembangunan asrama di SMAN I  Merauke. 

  “Saya berharap dukungan  dari Bupati Merauke untuk pembangunan asrama pada SMAN I Merauke,” kata Sergius Womsiwor, SPd, MPd, kepada media ini, Rabu (7/7). 

   Dukungan  pembangunan asrama bagi SMAN I Merauke ini, ungkap Sergius Womsiwor  tak lain dalam rangka mewujudkan visi misi bupati yang salah satunya memprioritaskan dunia pendidikan. Apalagi, lanjut Sergius Womsiwor, SMAN I Merauke  telah  ditetapkan sebagai  sekolah yang menerapkan pola pendidikan inklusif dan pendidikan vokasi. 

   “Anak-anak banyak yang datang dari kampung-kampung. Puji Tuhan, setelah saya dipercayakan sebagai kepala sekolah di sini, prosentasi  anak-anak asli Papua naik cukup signifikan. Ini karena mereka pernah dengar bahwa sekolah ini  akan ada asrama. Karena itu, saya pikir bahwa kita tetap menyampaikan terus kepada bupati. Apalagi, beberapa waktu lalu saat kami melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kabupaten Merauke, semua anggota dewan menginginkan seluruh sarana prasarana yang ada di SMAN I Merauke ini direvitalisasi dan membangun asrama,” jelasnya. 

   Sergius Womsiwor mengaku percaya kepada anggota DPRD yang memberikan sumbang pikiran dan kepedulian, sehingga pihaknya terus berusaha menata administrasi tapi juga kesempatan diberikan kepada anak-anak dan para orang tua untuk bisa masuk ke SMAN I Merauke.  

    “Asrama ini betul-betul saya butuhkan untik menampung anak-anak kita dari kampung-kampung agar bisa mengikuti pelayanan pendidikan ini jauh lebih baik kedepannya,” terangnya.  

  Sergius mengaku bahwa untuk lahan pembangunan asrama itu sudah  siap. “Lahan ada di belakang sekolah, cukup luas. Tinggal mau dibangun kalau anggarannya sudah ada,” terangnya.  

   Ditambahkan Sergius Womsiwor bahwa kewenangan penanganan SMA-SMK memang sudah  dilimpahkan ke provinsi. Namun di sana ada peraturan gubernur Papua yang mengisyaratkan untuk ada kewajiban pemda kabupaten/kota di Papua. 

   “Kita tidak mempersoalkan tapi mengingatkan bahwa ini pekerjaan kita semua. Artinya, bahwa letak sekolahnya anak-anak tidak ada di provinsi tapi ada di kabupaten. Tapi saya percaya bahwa dengan adanya upaya memindahkan sebagian kewenangan dari kabupaten ke provinsi ada niat baik dari pemikir konstitusi ini sehingga sebagian kewenangan itu ada di provinsi untuk menata dunia pendidikan ini jauh lebih baik. Artinya, tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota tetap  ada karena sekolah dan anak-anak yang di didik ada di kabupaten dan kota,” pungkasnya. (ulo/tri)  

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: