Bupati Merauke Dianggap Terima Putusan

By
Sabung Pakpahan, S.Sos  ( FOTO : Sulo/Cepos )

MERAUKE-Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si  maupun penasehat hukumnya, hingga Senin (24/6) kemarin,  tidak  memberikan  pendapat  atas putusan  yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke yang menyatakan terdakwa terbukti  secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana dakwaan  jaksa penuntut umum. Dimana Bupati Frederikus  divonis dengan pidana  4 bulan penjara dengan masa percobaan selama  8 bulan denda Rp 10 juta  subsidair 15 hari kurungan.  

  “Sampai sore ini (kemarin.red),  tidak ada  penyampaian banding dari terdakwa maupun dari penasehat hukumnya. Termasuk dari Jaksa Penuntut Umum,’’ kata  Panitera Muda  Pidana Pengadilan Negeri Merauke  Sabung Pakpahan, S.Sos , ketika ditemui di ruang kerjanya, Senin  (25/6). 

   Menurut  Sabung Pakpahan, dengan tidak adanya  banding   dari  terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut maka   putusan tersebut dianggap diterima terdakwa  dan berkekuatan hukum  tetap. 

‘’Hari ini merupakan  batas waktu   terdakwa maupun JPU untuk menyatakan pendapatnya menerima atau banding atas putusan   yang diucapkan Majelis Hakim pada Hari Rabu lalu  itu,’’ jelas   Sabung Pakpahan.    

   Seperti diketahui, pada  putusan  yang dibacakan  oleh Ketua Majelis Hakim Orpa  Martina, SH yang juga ketua Pengadilan Negeri Merauke itu menjatuhkan putusan pidana selama 4 bulan   penjara kepada Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, M.Si dan masa percobaan selama 8 bulan denda Rp 10 juta subsidair selama 15 hari kurungan, terdakwa menyatakan pikir-pikir atas   putusan tersebut. Termasuk Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

   Oleh karena itu,   Majeis Hakim memberi waktu selama 3 hari  untuk menyatakan sikap apakah menerima atau banding. Dimana  batas waktu untuk pikir-pikir tersebut adalah  Senin (24/6) sampai  pukul 16.00 WIT (jam kerja). 

   Dikatakan   Sabung Pakpahan, dengan putusan itu  terdakwa tidak perlu menjalaninya  pidananya. Namun selama 8 bulan percobaan tersebut apabila terdakwa   melakukan tindak pidana baru   maka  akan langsung dipidana selama 4 bulan sambil pidana barunya  diproses lebih lanjut. 

   Sabung Pahpahan juga menjelaskan bahwa selama masa percobaan  tersebut  tersebut, terdakwa  tetap bisa keluar Merauke  melakukan perjalanan dinas. Karena dalam putusan itu tidak   ada  larangan  untuk keluar dari  Merauke. (ulo/tri)   

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: