Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Merauke Elias Mithe, S.STP, MAP dan Kasatpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijay, S.STP saat memberikan keterangan kepada wartawan, Rabu (10/5). Sulo/Cepos
MERAUKE- Bupati Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT menegaskan, penertiban aset yang sedang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya dilakukan di Merauke, tapi seluruh wilayah Indonesia, salah satunya dalam rangka mendorong peningkatan pendapatan negara.
‘’Penertiban aset yang sedang dilakukan tidak hanya di Merauke, tapi secara nasional. Seluruh Indonesia. Mereka sudah melakukan penertiban di Jayapura dan Keerom. Kemudian kita di Merauke. Mereka berada selama 2 hari di sini dan hari ini, KPK melanjutkan perjalanan ke Manokwari untuk melakukan hal yang sama,’’tandas Bupati Romanus Mbaraka, MT kepada wartawan di Merauke, Rabu (10/5).
Bupati Romanus menjelaskan, selama 2 hari di Merauke, KPK-RI yang dipimpin Kasatgas Wilayah V Dian Patria tersebut telah menarik sejumlah kendaraan dinas yang dikuasai oleh para mantan pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke.
‘’Termasuk kendaraan yang saya pakai selama ini ditarik. Karena KPK punya data valid. Misalnya saya punya 3 unit kendaraan. Yang satu rusak berat karena terbalik dan mereka tahu. Lalu dua masih ada. Sesuai aturan untuk bupati aktif atau mantan bupati itu cuma bisa bawa satu. Itu kemarin yang bisa diizinkan, sehingga satu unit saya kembalikan ke pemerintah. Selanjutnya, pemerintah yang akan gunakan dan atur lebih lanjut,’’ jelasnya.
Termasuk penataan aset tidak bergerak baik berupa tanah dan bangunan dengan cara memasang papan nama di tanah dan bangunan-bangunan milik Pemerintah Kabupaten Merauke tersebut.
Terkait dengan bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa jika ada yang mengatakan bahwa penertiban tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke sesunguhnya tidak. Tapi penertiban ini menjadi program langsung dari KPK dengan turun langsung ke lapangan.
‘’Ssaya mau tegaskan bahwa penertiban ini tidak dilakukan oleh Pemkab, tapi merupakan program langsung KPK dengan mengambil alih dan turun langsung ke lapangan. Karena KPK sendiri sampaikan kepada saya bahwa Pak Romanus pasti berat akan tarik dari pensiunan, karena kenal baik, senior, abang dan pernah membesarkan Pak Romanus dalam jabatan dan sebagainya. Dan itu tidak mungkin ditarik langsung oleh pemerintah daerah. Jadi biarkan kami yang melakukannya , jangan sampai Pak Romanus disoroti ada kepentingan politik atau kepentingan lain-lainnya,’’ jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, penertiban ini akan dilakukan seluruhnya. Bahkan dalam rangka penertiban tersebut, dirinya pernah melakukan pertemuan dengan para senior bahwa nanti suatu tindakan yang akan dilakukan oleh KPK sendiri. ‘’Memang banyak teman-teman yang sampaikan bahwa Pak Rom tidak bisa. Kalau boleh kita dihargai seperti ini dan lain sebagainya. Dan kemarin sudah tindakan nyata bagi kita untuk penertiban aset,’’pungkasnya.(ulo/tho)
