Anggaran Terbatas, Pemkab Usulkan ke Pusat
MERAUKE-Pemerintah Kabupaten Merauke akan mengusulkan pengerukan Sungai Maro ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pengerukan ini, karena alur dari Kali Maro tersebut semakin dangkal akibat terjadi pengendapan lumpur, sehingga semakin menyulitkan kapal besar untuk masuk ke Pelabuhan Merauke pada saat air mulai surut.
Rencana pengusulan pengerukan ini disampaikan Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE, baru-baru ini. Bahkan, dalam rangka pengusulan tersebut, orang nomor satu di Merauke itu telah mengundang KSOP dan Pelindo IV Cabang Merauke serta instansi terkait untuk meminta berbagai masukan.
Bupati Frederikus Gebze, pelabuhan Merauke merupakan sarana yang vital yang harus segera disikapi. Karena saat ini ketika air mulai surut, kapal-kapal yang sandar di dermaga harus menunggu air pasar baru bisa keluar ke muara. Sebaliknya, kapal yang akan masuk ke Pelabuhan Merauke harus menunggu air pasang baru bisa masuk ke dermaga Merauke.
Selama ini, alur masuk pelabuhan Merauke tersebut belum pernah dilakukan pengerukan selama ini. Sementara pengendapan lumpur sangat cepat, karena Merauke adalah daerah lumpur.
Menurut bupati, untuk pengerukan tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp 10 miliar perkilonya sementara yang akan dikeruk sekitar 5 kilometer sehingga total dana yang dibutuhkan berkisar Rp 50 miliar. ‘’Tentu kalau dibebankan kepada kita akan membeban anggaran kita, sehingga kita akan usulkan ke pemerintah pusat,’’ jelasnya.
Selain itu, tambah bupati, pengelolaan pelabuhan umum tersebut ditangani oleh pemerintah pusat sehingga menjadi kewenangan pemerintah untuk melakukan pengerukan . ‘’Kalau tidak segera dikeruk, maka kemungkinan kapal besar nanti tidak bisa masuk lagi,’’ pungkasnya. (ulo/tri)
