Jadi Penyebab Belum Maksimalnya Pelaksanaan Program Kegiatan
WAMENA-Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua menyatakan bahwa untuk keterlambatan pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Jayawijaya, disebabkan karena terlambatnya proses tender sehubungan dengan adanya pandemi Covid -19 yang berdampak pada refocusing kegiatan tersebut. Sedangkan untuk bantuan Operasional Sekolah SMP yang bertambah karena adanya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau Silpa.
“BOS SMP yang mengalami kenaikan sebesar Rp.1.987.697.691 dapat saya jelaskan penambahan tersebut merupakan Silpa dana BOS yang ada di bendahara sekolah, namun tidak dilaporkan sekolah maupun dinas pendidikan dan baru diketahui pada saat audit dan tidak terakomodir dalam APBD induk 2020, sehingga harus dianggarkan kembali sisa dana itu agar dapat digunakan,” ungkap dalam tanggapannya terkait pendapat umum fraksi PDIP dalam sidang dewan, Rabu (21/10) kemarin.
Menurutnya menyangkut penyerapan anggaran kegiatan di bidang pendidikan yang masih rendah, bahkan masih 0 persen dapat dijelaskan jika kegiatan tersebut pembiayaannya dari Otsus Papua dimana transfer dana otsus tahap pertama yang seharusnya ditransfer Pemprov Papua sebesar Rp 20.407.096.254 akan tetapi kenyataan dana yang ditransfer dan diterima di rekening kas umum daerah 19 Juni 2020 hanya Rp 5.166.512.944.
“Banyak kegiatan yang dibiayai dengan dana Otsus ini tak bisa berjalan termasuk kegiatan dinas pendidikan, adapun sisa dana kurang salur pada tahap I. Rp. 10.240.583.309,82 baru disalurkan Pemprov Papua 8 Oktober sehingga kegiatan tersebut baru bisa direalisasikan bulan ini.”jelasnya
Untuk fasilitasi guru kontrak, Bupati menjelaskan jika rekutmen guru kontrak lokal dimaksud belum dilakukan sehubungan dengan adanya pandemi Covid -19 dan proses belajar mengajar tahun ini juga tidak bisa dilaksanakan secara optimal, di bidang kesehatan, penanganan Covid -19 di Kabupaten Jayawijaya, pada APBD induk tak tersedia dana penanganan covid-19.
“Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 39 tahun 2020 tentang pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu , perubahan alokasi dan penggunaan APBD, disebutkan pemerintah daerah harus melakukan pengutamaan,”katanya.
Lanjut Jhon Banua untuk kegiatan pemeliharaan jalan dalam kota dan rehablitasi jalan Maima – Papukoba dapat dijelaskan anggaranya bersumbar dari dana tambahan Infrastruktur Provinsi Papua yang pada prinsipnya dapat diselesaikan dalam sisa waktu yang ada. Untuk pengelolaan air minum dan air limbah sudah berjalan dan presentase pekerjaan sudah mencapai 60 persen.
“Untuk taman wio silimo saat ini pekerjaan yang dimaksud sedang berjalan dan kontraknya akan berakhir pada bulan Desember, sehingga dapat diperkirakan pekerjaan dapat terselesaikan di tahun ini,”bebernya
Untuk bidang ekonomi, bupati mengungkapkan rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan pengembangan pasar daerah dan pelatihan kewirausahaan yang bersumber dari dana otsus semuanya mengalami keterlambatan penyaluran, sementara biddang kesejahtrahan khususnya operasional KB penyerapannya rendah karena kegiatannya dilakukan dalam bentuk sosialisasi .
“Sama halnya dengan kegiatan pengembangan anak terlantar kegiatan itu belum bisa dilaksanakan karena terdapat perubahan belanja yang harus menunggu perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan DPA kegiatan yang dimaksud.”tutupnya. (jo/tri)
