MERAUKE- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pembangunan (Bappeda -Balitbang) kabupaten Merauke Ir. Justina Sinaturi, M.Si mengungkapkan, bahwa sesuai dengan peraturan Gubernur tentang alokasi dana Otsus tahun 2019 yang diterima Kabupaten/kota di Papua, maka dana Otsus sebesar Rp 48 miliar (bukan Rp 43 miliar) yang diterima Pemerintah Kabupaten Merauke akan lebih difokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan.
“Yang kita fokuskan adalah Pendidikan dan kesehatan. Karena di dalam Otsus pendidikan dan kesehatan yang disusun dalam usulan defenitif ada memuat pembayaran tenaga honor dan kontrak untuk guru dan tenaga medis. Kemudian untuk rumah sakit, penanganan kesehatan orang asli Papua dan obat-obatan,’’ tandas Justina Sianturi.
Dijelaskan, sesuai uraian Perdasusnya, dana Otsus Papua yang diterima tersebut dialokasikan untuk 13 SKPD yakni pendidikan, kesehatan, pertanian dan rumpunnya, infrastruktur dan telekomunikasi, afirmasi untuk lembaga adat dan perempuannya, Capil dan tenaga kerja, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi (Monev). Namun dengan adanya penyesuaikan dana Otsus yang diterima Pemkab Merauke yang ditargetkan sebesar Rp 102 miliar, namun tinggal Rp 48 miliar, sehingga menurut Justina Sianturi akan banyak program dan kegiatan yang akan didanai Otsus tersebut terpaksa tidak dapat dilaksanakan di tahun 2019.
Hanya saja, Justina Sianturi mengaku belum mengumpulkan berapa kegiatan dan program yang telah diprogramkan tahun 2019 ini dari dana Otsus tersebut yang tidak dapat dilaksanakan akibat dana Otsus yang diterima kurang dari 50 persen tersebut.
Namun dia berharap, dengan adanya pengurangan atau pemotongan dana Otsus untuk mendukung kegiatan PON XX tahun 2020, maka beban daerah untuk menanggung biaya-biaya yang diperlukan seperti transportasi, akomodasi, makan minum peserta seperti yang disampaikan KONI Pusat saat Bimtek baru-baru ini betul-betul dikembalikan ke daerah. ‘’Sehingga tidak menjadi beban baru bagi APBD kita nanti. Karena dana Otsus ini dialokasikan untuk program orang Asli Papua, tapi kita berpikir karena ini adalah kebijakan pimpinan maka mari kita sikapi semua dengan bijaksana. Tapi kita harapkan, dana yang dipotong itu dapat dikembalikan kepada kita nanti untuk menanggung biaya-biaya yang saya sebutkan tadi,’’ tabahnya. (ulo/tri)
