JAYAPURA – Komisi IV DPR Papua mempertanyakan penggunaan dan penyerapan anggaran dari program padat karya yang diusulkan oleh Dinas PU Provinsi. Pasalnya dana yang disiapkan untuk menopang ekonomi masyarakat khususnya orang asli Papua di tengah masa Pandemi Covid 19 ini nominalnya tak kecil. Berjumlah Rp 100 miliar. Hanya saja hingga kini Komisi IV yang bermitra dengan dinas PU tidak pernah mendapat laporan meski sudah ditanyakan ke OPD terkait.
“Kami minta data padat karya ini dikerjakan dimana saja mereka (Dinas PU) tidak kasi. Dananya Rp 100 miliar ini diusulkan oleh Dinas PU dan disetujui oleh DPR dan sudah masuk dalam sidang paripurna kemudian ketok palu dan ketika akan kami awasi nampaknya sulit sekali,” kata anggota Komisi IV DPR Papua, Thomas Sondegau, Rabu (24/3). Thomas membenarkan bahwa dana ini dicairkan dalam bentuk pekerjaan yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan ketika itu disebutkan hanya untuk Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
Namun belakangan Thomas mendengar jika anggaran ini juga disalurkan ke Kabupaten Timika dan Kabupaten Nabire. “Jadi yang kami tahu ini hanya kota dan Kabupaten Jayapura. Waktu itu alasannya waktu tidak cukup tapi kemarin kami dengar Timika dan Nabire juga dibagi dan kami ingin tahu penyerapannya seperti apa,” cecarnya. “Kami pikir itu patut dikawal apakah betul dijalankan atau tidak sebab itu bukan uang kecil. Kami hubungi kepala dinasnya juga dia tidak pernah aktif. Jadi ketika itu kami setujui karena untuk masyarakat asli dan karena pandemi covid tapi kok seperti ini,” pungkas Thomas.
Sementara Kadis PU Provinsi Girius One Nyoman yang dihubungi di 5 nomor Hp nya tak ada yang terhubung biar satu. Kepala dinas ini juga dikenal suka ganti ganti nomo Hp sehingga sulit untuk dilakukan koordinasi maupun konfirmasi. “Ah saya sudah tidak tahu itu nomor Hp yang mana yang dia pake,” singgung Thomas. (ade)
