JAKARTA-Kementerian Agama (Kemenag) tengah menjajaki tawaran Bank Dunia berupa dana pinjaman lunak sebesar USD 250 juta atau setara Rp 3,7 triliun untuk reformasi Madrasah.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, di Indonesia ada sekira 48 ribu madrasah. Sebagian kecil di antaranya adalah berstatus negeri. Sementara sisanya adalah swasta. Pinjaman lunak tersebut saat ini tengah difinalisasi dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenag dan beberapa instansi terkait.
Lukman mengatakan, selama ini madrasah sulit sekali berkembang. Bantuan yang diberikan dari APBN hanya terbatas pada perbaikan fasilitas fisik. “Masih dibahas dan belum final, kalau disetujui mungkin baru masuk tahun 2020,” kata Menag di DPR kemarin (24/6)
Menag mengatakan, untuk memenuhi sarana fisik saja, bantuan APBN tidak pernah cukup. Apalagi soal kualitas guru, sistem rekrutmen siswa dan standar siswa. Madrasah juga menurutnya notabene belum terlalu mendapat sentuhan teknologi informasi. Padahal hal tersebut sangat penting di era digital saat ini.
Sementara untuk tenaga pendidik, selama ini hanya terpaku pada persoalan kesejahteraan guru madrasah. Tidak pernah pada peningkatan kompetensi mereka melalui pelatihan-pelatihan. “Jangankaa bicara itu. Untuk punya bangunan fisik madrasah yang tidak reot dan meja kursi yang tidak keropos saja belum semua. Khususnya madrasah swasta,” katanya.
Lukman mengatakan ada tawaran dari bank dunia. Kemenag sudah beberapa kali melakukan presentasi. Dalam berbagai kesempatan, Lukman menyampaikan bahwa madrasah swasta tidak akan pernah menjadi baik kalau hanya mengandalkan sumber APBN. “Bank dunia akhirnya tertarik. Ini proses yang sudah berjalan cukup lama,” jelas Lukman.
Lukman menjelaskan, dana Rp 3,7 Triliun tersebut akan dialokasikan setidaknya untuk 4 hal. Pertama peningkatan kompetensi guru Madrasah. “Selama ini tidak pernah disentuh. Kita tidak pernah mengurusi guru-guru kita karena kita sibuk mengatasi kesejahteraannya saja itupun belum merata,” jelasnya.
Yang kedua adalah sistem perencanaan dan penganggaran operasional madrasah yang transparan. Karena selama ini, kata Lukman, madrasah-madrasah menjalankan sistem keuangan dengan manual seadanya. ”Sistemnya kantong kanan kantong kiri seperti warung saja, Tidak ada transparansi akuntabilitas ini bagian yang kita bangun.” kata Menag.
Yang ketiga adalah menciptakan standar kompetensi siswa. Tentu hal ini kata Lukman harus dilakukan secara hati-hati karena wilayah geografis yang luas, populasi yang sangat banyak. Standarisasi harus dilakukan agar tidak menimbulkan disparitas yang problematik.
“Yang keempat adalah pengembangan sistem IT. Di era digital ini, madrasah perlu memiliki sistem IT nya terintegrasi,” jelasnya.(tau/JPG)
