MERAUKE- Komisi C DPRD Kabupaten Merauke yang membidangi infrastruktur mengundang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat Kabupaten Merauke terkait dengan pembangunan sarana infrastruktur PON XX di Merauke. Hanya saja, pimpinan kedua OPD yang diundang tersebut tidak hadir karena sedang melakukan perjalanan dinas ke Makassar.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Merauke Moses Jem yang memimpin langsung rapat dengar pendapat tersebut mengungkapkan bahwa pertemuan dengan kedua OPD tersebut akan direncanakan dilaksanakan minggu depan dengan kehadiran pimpinan kedua OPD tersebut. ‘’Tapi tadi ada dua kepala bidang yang hadir memberikan gambaran baik tentang pembangunan Stadion Katalpal maupun pembangunan sirkuit motor cross di Kebun Coklat Tanah Miring,’’ kata Politisi Partai PDI-Perjuangan ini.
Menurut Cosmas Jem, bahwa komisi yang dipimpinnya ini merupakan mitra kerja dengan OPD terkait dengan pembangunan sarana infrastruktur PON yang dilaksanakan di Merauke. Dimana untuk pembangunan infrastruktur ini, banyak dana yang akan diserap baik yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan kabupaten terutama adanya dana Otonomi Khusus di dalamnya. ‘’Karena kami dewan ini diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan, sehingga bagaimana transparansi dalam penggunaan dana tersebut,’’ tandasnya.
Misalnya masalah jalan. kata Cosmas Jem bahwa telah dijelaskan adanya pembangunan jalan mulai dari Tanah Miring sampai Kebun Coklat, lalu ada pembangunan jalan untuk jalan Raya Mandala sampai kilometer 40 Sota untuk menunjang PON.
“Kalau hanya disampaikan ada dana tapi tidak disampaikan secara transparan berapa. Nah, itu yang kejar untuk kita sama-sama bisa mengawasi. Termasuk dana Otsus berapa. Karena kami juga dapatkan informasi bahwa dana Otsus juga dipakai untuk kegiatan PON. Karena banyak masyarakat yang tanya-tanya kami. Lalu untuk 2020 besok itu, berapa dana Otsus mau dipakai lagi,” tandasnya.
Begitu juga untuk stadion Katalpal, jelas Cosmas bahwa ada 3 kontraktor yang akan mengerjakannya. Namun untuk pembagian kerja pihaknya belum tahu dan sumber-sumber dana yang digunakan ketiga kontraktor tersebut dari mana apakah dari APBN, APBD provinsi atau kabupaten. (ulo/tri)
