Dianggap Tak Transparan, Ketua Sinode Gereja Advent Dilaporkan Ke Kejaksaan

By

Ketua Sinode Advent Papua Pastikan Tidak Pernah Memegang Uang Satu Rupiah Pun

JAYAPURA – Sejumlah jemaat gereja masehi advent hari ke tujuh pelayanan misi Papua yang masuk dalam tim peduli atau tim tujuh, memilih melaporkan ketua sinode mereka, Pdt Willis ke Kejaksaan Tinggi Papua lantaran dianggap tak transparan dalam pengelolaan anggaran dana hibah keagamaan yang diberikan pemerintah.  

 Laporan ke Kejati ini telah disampaikan sejak Oktober 2020 namun hingga kini belum tuntas. Sekretaris tim peduli,  John Sawaki didampingi beberapa anggota lainnya  menyampaikan bahwa pihaknya sudah 5 kali melakukan audiens di kejaksaan tinggi namun hingga kini tidak menemukan penyelesaikan.

 Tujuan mereka adalah agar pimpinan gereja dipanggil dan diminta keterangan, bukan semata – mata sekretaris maupun bendahara sinode. “Kami ingin mengecek mengapa kasus ini begitu lama padahal semuanya ada di Jayapura. Kami lapornya  sejak tahun kemarin tapi masih begitu – begitu saja, kendalanya dimana,” tanya John di Abepura, Sabtu (31/7) lalu. 

 Pihaknya mempertanyakan transparansi dana hibah yang diterima sejak tahun 2017 – 2018  dengan nominal sekitar Rp 1,4 miliar untuk beberapa item. Mulai dari pembangunan rumah pimpinan sinode, rumah pastori yang harus bangun baru namun tidak selesai lalu studio hope chanel Indonesia. 

 Untuk rumah  pastori dijelaskan bahwa bangunan lama tidak ada perubahan lalu untuk rumah ketua sinode di di Weref, Argapura sudah diratakan namun hingga kini tak ada tanda – tanda pembangunan. “Pondasi juga tidak ada padahal rumahnya sudah rata. Begitu juga dengan studio,” jelasnya. Pihaknya menganggap ada kesewenang – wenangan sehingga pelayanan Tuhan terhambat. “Kami juga sudah melakukan audiens dengan Aspidsus selaku penyelidik,  pak Alexander Sinuraya SH., MH namun belum menemukan solusi karena pimpinan memang belum pernah memberikan keterangan. 

 Sementara Ketua Sinode Advent Papua, Pdt Willis membantah semua tudingan soal penggelapan atau penyalahgunaan kewenangan. Ia menyatakan bahwa yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan diatur secara internal oleh kantor daerah misi Papua. Dana ini kata Pdt Willis  sebelum dialokasikan dirapatkan lebih dulu bersama yayasan kemudian diperiksa berapa yang diajukan dan akan dialokasikan kemana kemudian dibuat keputusan dan diturunkan ke bagian keuangan kemudian keuangan membelanjakan sesuai keputusan sinode. 

 “Sudah dibelanjakan dan laporannya sudah dibuatkan. Yang  tim 7 persoalkan adalah soal kendaraan operasional untuk pendidikan dan saya pikir mobil Innova itu atas nama pendidikan advent bukan atas nama ketua,” bebernya. Lalu  untuk bangunan di Argapura dan Timika, Pdt Willis justru menganggap dirinya menjadi korban pencemaran nama baik karena dituduh menggunakan anggaran Rp 1,4 miliar dan saya anggap itu pencemaran nama baik. Ia menyatakan bahwa pihak sinode hanya membuat pengajuan program  beserta anggarannya namun ia memastikan tidak pernah memegang uang satu rupiah pun. “Itu bunyi angka saja sebab dana tidak pernah dikelola sinode karena ada di biro kesra. Kami mengusulkan pihak yang kerja dan selanjutnya itu urusan pemerintah untuk memutuskan selain itu ada badan audit organisasi gereja dan statusnya adalah WTP,”  tutup Pdt Willis. (ade/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: