Disepakati Disperindag Tidak Keluarkan Kupon BBM

By

Iwan Asso (Foto:Denny/Cepos)

WAMENA-Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya Iwan Asso mengungkapkan bahwa disepakati Disnakerindag tidak lagi mengeluarkan kupon sementara dan untuk harga eceran BBM Pertalite. Keputusan ini ddiambil usai rapat dengar pendapat (hearing) bersama Disnakerindag, Dinas Perhubungan dan instansi terkait seperti Samsat Wamena dan APMS serta aviasi penerbangan, untuk menyikapi antrean BBM di APMS
“Kami sudah sepakat untuk tidak mengeluarkan kupon sementara waktu sambil melihat situasi di lapangan, sehingga bisa mengurangi antrean di APMS yang tiap hari masih terus terjadi,” ungkapnya, Jumat (3/12) kemarin.
Untuk harga BBM Pertalite yang tinggi, kata Iwan, sebenarnya harga yang ditetapkan pemerintah sudah sangat tepat, tidak tinggi dan tidak rendah. Sebab, BBM di pengecer ini juga asalnya dari BBM subsidi bukan BBM Industri yang diperdagangkan.
“Kalau ada yang masih menjual di luar dari harga yang sudah ditetapkan, maka perlu untuk ditertibkan tegas oleh dinas terkait agar bisa menjadi contoh bagi yang lain untuk tidak menaikkan harga BBM seenaknya,” katanya.
Ia menyatakan masalah BBM di akhir tahun ini, bukan masalah baru. Ini akan muncul setiap tahun, dan pihaknya sudah mengevaluasi permasalahannya itu ada di pendataan. Sebab data dari Disnakerindag, Dinas Perhubungan dan Samsat punya data yang berbeda-beda. Oleh karena itu kalau pendataan ini disamakan maka kedepannya akan normal.
“Contoh Disnakerindag mengeluarkan kupon itu berdasarkan data pembayaran pajak kendaraan dari Samsat untuk kendaraan pribadi dan umum. Sedangkan untuk data Dinas Perhubungan ini khususnya buat angkutan umum dalam pengurusan KIR ini yang tidak sinkron, artinya ada yang bayar pajak tetapi tidak mengurus KIR,”bebernya.
Ia juga menegaskan agar dalam pengurusan pajak kendaraan maupun kepengurusan KIR, kalau bisa harus dibuktikan dengan bukti fisik kendaraan yang masih beroperasi. Jangan hanya terima dokumen saja, tapi melihat kondisi kendaraan sekaligus. Karena ada kejadian kendaraan sudah tidak beroperasi karena rusak atau terbakar tetapi surat-suratnya itu hidup.
“Ini yang membuat penyaluran BBM terganggu selama ini, oleh karena itu dalam pengurusan pajak maupun KIR kita minta selain dokumen harus ada bukti fisik dari kendaraan itu, agar BBM ini diperuntukan untuk kendaraan yang masih beroperasi bukan yang rusak atau terbakar,” bebernya.(jo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: