DOB Berpotensi Pelanggaran HAM Lebih Subur di Papua

By

Frits Ramandey (FOTO: Elfira/Cepos)

Peringatan Hari HAM, Komnas HAM Serukan, Hentikan Kekerasan Terhadap Anak-anak

JAYAPURA – Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional diperingati setiap tanggal 10 Desember. Peringatan dan perayaan Hari HAM merupakan bagian dari upaya untuk terus menjaga dan merawat nilai-nilai HAM sehingga tetap dihormati, dilindungi dan dipenuhi terutama oleh Negara.

  Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, Hari HAM Sedunia menjadi momentum refleksi bagi Komnas HAM RI untuk terus menjadi penyeimbang pemerintah untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Dimana 74 tahun adalah usia yang tidak lagi muda bagi suatu peradaban.

“Akan baik pula bagi pemerintah untuk terus berefleksi dan memperbaiki komitmennya untuk menghormati, melindungi, memajukan dan menegakkan HAM,” kata Frits dalam keterangan persnya kepada wartawan, Sabtu (10/12).

Kata Frits, tahun 2022 ini, Komnas HAM RI mengusung tema “Berkebudayaan, Berkemanusiaan”. Dalam konteks Papua, Komnas HAM RI Perwakilan Papua mengusung sub tema “Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, mari kita budayakan Dialog”. Sub tema ini diangkat semata-mata untuk mengingatkan kepada semua pihak di tanah Papua terutama negara bahwa kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan masalah. Satu kekerasan yang muncul akan melahirkan kekerasan baru.

Disampaikan Frits, tanah Papua yang damai tanpa kekerasan adalah cita-cita kita bersama. Meskipun jalannya terjal dan berliku namun tidak boleh mundur, apalagi menyerah. Sehingga itu, mari bicara dalam dialog kemanusiaan untuk menghentikan kekerasan. “Budaya Orang Papua sesungguhnya adalah dialog untuk mencari solusi. Kita semua harus bersatu padu membudayakan dialog sebagai upaya penghormatan terhadap nilai-nilai dan prinsip HAM,” tuturnya.

  Berkaitan dengan momentum peringatan Hari HAM ke 74, Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan beberapa kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2022 yang menjadi perhatian luas publik yakni kekerasan langsung terhadap 7 orang anak di Kabupaten Puncak yang diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI Batalion 521 Brigif Kodam Brawijaya yang bertugas di Pos PT. Modern, Kampung Sinak Kabupaten Puncak pada 23-24 Februari 2022. Kekerasan tersebut menyebabkan 1 orang anak meninggal dunia dan 6 orang anak lainnya mengalami luka-luka.

 Pembantaian 12 orang warga sipil di Kampung Nogolaid, Distrik Kenyam Kabupaten Nduga pada 16 Juli 2022. Aksi ini diduga kuat dilakukan KSB yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB – OPM) pimpinan Egianus Kogoya. Akibatnya 10 orang dinyatakan meninggal dunia dan dua orang lainnya luka-luka.

 Kekerasan terhadap Bripda Diego Rumaropen pada 18 Juli 2022 di Kampung Napua, Wamena yang diduga dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata (KSB). Bripda Diego Rumaropen mengalami luka bacok dan meninggal dunia. Selain itu para pelaku merampas dua pucuk senjata api. Juga kekerasan terhadap seorang warga sipil di Yahukimo pada 19 Juli 2022 pelaku diduga kuat anggota KSB.

 Pembunuhan dan mutilasi terhadap 4 orang warga sipil asal Nduga yang berdomisili di Kab Mimika pada 22 Agustus 2022 yang diduga kuat dilakukan oleh 6 orang anggota TNI (Brigif R/20/IJK/3) bersama 4 orang warga sipil. Salah satu diantara korban tersebut merupakan anak-anak.

 Kekerasan terhadap dua orang warga sipil di Kampung Mememu, Distrik Edera, Kabupaten Mappi pada Agustus 2022 yang diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI Batalyon Infanteri 600/Modang. Akibatnya salah satu korban dinyatakan meninggal dunia. Seminggu sebelumnya juga diduga para pelaku melakukan kekerasan terhadap 4 warga sipil.

 Pembunuhan 14 orang pekerja jalan di kampung Majnic, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni pada 29 September 2022 yang diduga kuat melibatkan kelompok TPNPB-OPM. Akibatnya 4 orang meninggal dunia.

 Kekerasan terhadap 3 orang anak di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom yang diduga kuat dilakukan oleh anggota TNI. Akibatnya 3 orang anak mengalami luka-luka dan satu diantaranya dinyatakan kritis.

Selain kasus kekerasan tersebut, Komnas HAM RI Perwakilan Papua juga memberikan perhatian pada sidang Pelanggaran HAM Berat kasus Paniai Berdarah 2014. Komnas HAM RI Perwakilan Papua menyampaikan keprihatinan dan penyesalan atas putusan Pengadilan HAM Berat Makassar yang membebaskan pelaku. “Persidangan kasus Paniai di Makassar membuat rasa keadilan menjadi hilang,” tegasnya.

Berdasarkan data beberapa kasus tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan catatannya yakni tindakan kekerasan yang berulang setiap tahun di Tanah Papua menunjukan bahwa tingkat kesadaran HAM belum membaik seperti yang diharapkan dan disuarakan selama 25 tahun Otsus.

“Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, justru hanya melahirkan kekerasan baru. Belum juga kekerasan terhadap kelompok usia anak mulai meningkat. Hal ini menjadi preseden buruk dan berpotensi mengganggu upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak anak. dan sepanjang tahun 2022 kami mencatat dua kasus kekerasan terhadap anak,” tuturnya.

Dalam peringatan Hari HAM, Komnas HAM Papua juga menyerukan agar hentikan kekerasan terhadap anak-anak. Jika kekerasan terhadap anak menjadi motif baru, maka generasi yang muncul akan mewarisi dendam dan dia akan melakukan kekerasan baru.

Terlebih kata Frits pelakunya adalah aparat negara, termasuk oknum anggota TNI yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum formal yang berlaku.

Frits juga menegaskan KSB dan aparat keamanan tidak menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan. Karena di tahun 2022, aparat TNI dalam dua kasus melakukan kekerasan terhadap anak anak tetapi juga kelompok sipil bersenjata melakukan kekerasan terhadap warga sipil yang lain.

Disampaikan Frits, sepanjangn tahun 2022 Komnas HAM mencatat ada 28 kasus kekerasan. Namun, dalam konteks kekerasan yang cenderung disengaja atau didesaian sebanyak 8 kasus yang kekerasannya diarahkan langsung.

“Sebanyak 8 kasus ini menjadi perhatian Komnas HAM, sebab kasusnya didesain maka harus diingatkan kepada publik terutama terhadap aparat TNI-Polri dan KSB. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan permasalahan tetapi kekerasan mengakibatkan hilangnya HAM,” tegasnya.

Disampaikannya, trend kekerasan dan pelanggaran HAM juga berpotensi terjadi di tahun 2023 terlebih ada kebijakan DOB. Dengan adanya 4 DOB saat ini, sangat berpotensi kekerasan lebih subur jika hal ini tidak diperhatikan dan digarap dengan baik.

Dalam peringatan Hari HAM ke -74 tahun, Komnas HAM Papua mengunjungi tugu lokasi penculikan Theys Eluay dengan memasang spanduk memperingati hilangnya Aristoteles Masoka. Mendatangi Taman Makan Pahlawan, dimana anggota TNI-Polri gugur akibat kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil. Juga bersilaturahmi ke kediaman Bapal Masoka di Sentani.

“Kami mendatangi tiga lokasi tersebut ingin memberikan pesan kepada publik dan siapa saja untuk menghentikan kekerasan di tanah ini,” tegasnya. (fia) 

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: