Dorong Penyerapan Tenaga Kerja di Perusahan Industri

By

Kepala Disperindagkop Provinsi Papua Ir. Omah Laduani Ladamay M. Si , foto bersama  Kepala BLKI Provinsi Paua Yahya Itlay M. Si, para tenaga pelatihan dan perwakilan para pencari kerja berfoto bersama disela-sela kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi  Institusional Sisten Non Boarding Dana APBN Tahun Anggaran 2022, Rabu (11/5) (FOTO:  Karel/Cepos

Guna Mengurangi Pengangguran di Papua

JAYAPURA- Dalam rangka mendorong penyerapan tenaga kerja yang berkompeten. Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua gelar  Pelatihan Berbasis Kompetensi  Institusional Sisten Non Boarding Dana APBN Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan di BLKI Provinsi Papua pada Rabu (11/5)

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi papua Ir. Omah Laduani Ladamay M. Si  mengatakan, selama 2 tahun  masa pandemi pemerintah Provinsi Papua  masih menghadapi sejumlah permasalahan yang menyangkut sumber daya manusia.

“Mengingat angkatan kerja saat ini masih bertumbuh sedangkan lapangan kerja yang masih terbatas sementara kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja sehingga kondisi itu mengakitbatkan bertambahnya tingkat pengangguran yang berujung pada kesenjangan sosial ditengah masyarakat dan yang pada akhirnya antusias masyarakat lebih cendrung menggantungkan nasib untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),”Ungkap Laduani

Menurutnya dengan kemampuan pemerintah sangat terbatas. Tentu adanya Balai Latihan Kerja Industri ini yang mana merupakan wadah kegiatan pelatihan tenaga kerja yang memiliki unit-unit pelatihan didalamnya, tentu mendukung calon tenaga kerja yang siap pakai serta berkualitas dan berkompeten sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya. Sehingga dapa mengurangi tingkat pengangguran di tanah Papua.

Pelatihan kerja adalah keseluruhan keinginan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kopetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

“Mengingat pelatihan sering dianggap sebagai aktivitas sosial yang lebih berorientasi pada permintaan, akibat efektifitas dan efisiensi pelatihan kurang optimal, oleh karena itu pelatihan bukan lagi aktivitas sosial, namun hendaknya dijadikan sebagai aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah baik secara makro maupun mikro,”Katanya Omah Laduani Ladamay

Diapun berharap sektor ketenagakerjaan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah sebagai konsekuensi logis terhadap sistem ekonomi serta pembangunan nasional secara khusus di Provinsi Papua, di mana dunia usaha lebih menuntut pada profesionalisme baik dari aspek produk yang dihasilkan maupun Sumber Daya Manusia sebagai pencipta produk. Pelatihan kerja harus dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang handal dan profesional.

Sejalan dengan hal itu Kepala Balai Latihan Kerja Industri Provinsi Papua Yahya Itlay M. Si mengapresiasi dengan adanya kegiatan pelatihan tersebut tentunya dapat menambah kualiatas serta soft skil bagi tenaga kerja, namun hal ini perlu adanya sinergitas pemerintah sehingga tenaga kerja yang telah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut mampu terserap disetiap perusahan perusahan industri yang ada di tanah Papua. 

Perserta yang mengikuti pelatihan tersebut merupakan hasil penjaringan dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Papua.(CR-267/gin)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: