MERAUKE-Untuk mendorong pembentukan Provinsi Papua Selatan (PPS) pemerintah Kabupaten Merauke telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 miliar dalam APBD Induk 2020. Wakil Bupati Merauke Sularso, S.E, mengungkapkan bahwa sesuai kesepakatan bersama yang dilakukan bupati di 4 kabupaten bahwa untuk mendorong pembentukan PPS ini maka keempat kabupaten tersebut berbagi anggaran.
Untuk Kabupaten Merauke, lanjut Sularso, mengalokasikan sebesar Rp 5 miliar. Sementara untuk 3 kabupaten yakni Boven Digoel, Mappi dan Asmat masing-masing akan mengalokasikan anggaran Rp 3 miliar dalam APBD mereka. ‘’Kita sudah sepakati untuk dialokasikan dalam APBD Induk 2020 sebesar Rp 5 miliar,’’ kata Wabup Sularso menjawab media ini sesuai mengikuti penutupan sidang pembahasan APBD dan non APBD 2020, Jumat (29/11) malam.
Wabup menjelaskan bahwa dana tersebut nantinya akan digunakan untuk seluruh keperluan termasuk administrasi, termasuk kerja-kerja tim dengan Komisi II DPR RI, pertemuan dengan Mendagri sampai tuntas, termasuk menjalin hubungan komunikasi dengan gubernur Papua, DPR Papua dan MRP. “Mudah-mudahan dengan alokasi ini cukup untuk digunakan untuk persiapan,’’ harapnya.
Bagaimana dengan Pegunungan Bintang? Menurut Wabup Sularso, Pegunungan Bintang juga sudah siap ingin bergabung dengan PPS. ‘’Namun demikian, nanti pada tahap pembahasan. Karena ini belum ditetapkan. Tergantung dari hasil konsultasi tim pada Mendagri maupun dengan komisi II . Karena pertimbangannya cukup banyak dari sisi wilayah, luas wilayah, pertimbangan pembangunan dan sisi budaya adat istiadat menjadi pertimbangan. Tapi kami bersyukur, karena bupati Pegunungan Bintang punya keinginan untuk bergabung dengan wilayah Selatan. Tapi masih ada yang masih perlu didiskusikan nanti. Tapi, itu bukan bagian kami untuk memutuskan, tapi gubernur Papua sendiri sudah membagi Papua menjadi 5 wilayah adat,’’ terangnya.
Wabup menjelaskan bahwa konsultasi dengan gubernur Papua akan mulai dilakukan Minggu depan dengan tim dari 4 kabupaten termasuk Pegunungan Bintanfg akan ikut untuk mendengarkan secara langsung. “Setelah gubernur, kita akan lanjut ke Mendagri. Mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada titik terang,” jelasnya.
Sebagai ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan tersebut, tambah Sularso, ditunjuk Wakil Bupati Asmat Thomas Eppe Safanfo, ST, MT. (ulo/tri)
