MERAUKE- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 bagi setiap Organisasi Perangkat Daerag (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Merauke diserahkan Wakil Bupati Merauke Sularso, S.Sos secara simbolis kepada 11 pimpinan OPD di Kantor Bupati Merauke, Rabu (8/1).
Penyerahan DPA ini lebih awal dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya baru diserahkan id bulan Februari atau Maret. Dengan penyerahan DPA yang lebih cepat ini maka diharapkan anggaran yang ada juga segera dilaksanakan sehingga program atau pekerjaan-pekerjaan fisik bisa selesai lebih cepat sebelum tutup tahun anggaran.
Wakil Bupati Merauke Sularso, SE saat menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran tersebut berharap dan meminta kepada seluruh pimpinan SKPD agar setelah menerima dokumen ini untuk segera menindaklanjuti dengan melakukan rapat koordinasi internal untuk dibahas lebih lanjut dan memberikan arahan kepada kepala-kepala bidang untuk segera melakukan kegiatan lebih lanjut.
Wabup Sularso berharap, dengan penyerahan DPA yang lebih cepat ini maka anggaran juga secepatnya dieksekusi sehingga ekonomi masyarakat bisa segera bergerak. Sebab, selama ini ekonomi masyarakat masih sangat tergantung dengan APBD. ‘’APBD ini sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi daerah maupun masyarakat. Kemarin, saya hitung-hitung. Apa sih untungnya kita menahan kegiatan dengan melaksanakan kegiatan lebih awal. Ini kalau kita bicara tentang strategi pengelolaan anggaran. Lebih baik kita segera melakukan kegiatan agar uang yang ada bisa beredar di masyarakat. Kalau ada uang beredar di masyarakat maka akan ada kemampuan daya beli masyarakat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi masyarakat,’’ tandasnya.
Namun jika anggaran tersebut ditahan-tahan maka yang akan terjadi ekonomi masyarakat akan stagnan. Dengan anggaran yang cepat dijalankan, kata Wabup Sularso akan memacu semua sektor untuk cepat bergerak. Wabup Sularso memperkirakan, dari seluruh anggaran yang ada di Papua, sekitar 60 persen kembali ke Jakarta. Sedangkan hanya sekitar 40 persen yang tinggal di Papua. Ini juga yang membuat perlambatan pembangunan di Papua.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Drs Daniel Pauta meminta setiap pimpinan SKPD agar setelah menerima DPA ini untuk segera melakukan koordinasi dengan seluruh staf yang ada di OPD tersebut. . (ulo)
