JAYAPURA – Agenda Rapat Pansus Covid 19 yang digelar di ruang rapat DPRD Kota Jayapura dengan mengundang berbagai koordinator tim Satgas Covid Kota Jayapura Selasa (3/8) lalu mendapat banyak pertanyaan dari para anggota dewan. Kinerja Satgas Covid dilakukan evaluasi dan hasilnya apa beberapa poin yang harus diperbaiki. Kesimpulannya, perlu ada strategi baru yang digunakan untuk menekan pandemi.
Saat ini disebutkan ada 11.838 orang yang komulatif positif. Jumlah ini meningkat tajam terutama di bulan Juli kemarin dimana terjadi kenaikan warga yang terpapar menjadi 16.03 persen dengan angka terpapar sebanyak 2172 orang. Wakil Wali Kota, Ir H Rustan Saru menyampaikan bahwa pada awal tahun 2021 terjadi penurunan angka penularan dan tersisa 1,06 persen.
Dari kondisi tersebut Pemkot bahkan berencana untuk membuka aktifitas belajar tatap muka pada Juli. Hanya saja pada akhir Mei terjadi kenaikan menjadi 2 persen. Itu tak lepas dari aktifitas pintu masuk di pelabuhan. Tak sedikit yang ditemukan positif.
Hingga akhirnya pada Juli 2021 angka ini kembali naik menjadi 16,03 persen. Sepanjang covid, bulan Juli kemarinlah angka paling tinggi selama ini. “Jika Juni setiap hari hanya 3 orang yang terpapar, di bulan Juli naik menjadi 70 orang dan yang meninggal setiap hari bisa 3 orang,” cerita Rustan.
Penanganan di LPMP yang dibuka sejak 28 Juni kini tengah merawat sebanyak 131 pasien. Mirisnya kata Rustan dari operasi yustisi yang dilakukan ternyata warga memilih membayar denda ketimbang diminta menggunakan masker.
Hal tersebut tentunya akan semakin menyulitkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran. Rustan meminta masyarakat ambil peduli mengingat penularan tidak melihat strata social. Ini dibuktikan dengan angka tenaga kesehatan yang juga terpapar covid. “Hampir 100 orang yang terpapar. Kalau dokter juga terpapar lalu yang rawat siapa jadi ini perlu kesadaran masing – masing untuk melindungi diri,” jelasnya.
Disini anggota DPRD Kota Jayapura Ismail Bepa meminta agar perangkat RT/RW dan lurah harus berperan. Perangkat pemerintahan terkecil ini harus tahu warganya yang terpapar, yang sedang isomam maupun yang belum menerima bantuan. Itu menjadi tanggungjawab RT RW dan kepala kelurahan untuk memantau dan mengontrol warganya. “Harus ambil peran sebab kalau pimpinan RT RW tidak tahu berapa warganya yang terpapar dan tidak mau peduli saya pikir ganti saja,” tegas Ismail.
Ia juga menyinggung soal bantuan PKKM jangan sampai terjadi tumpang tindih sebab hal tersebut pernah terjadi tahun lalu. Catatan lain diutarakan anggota Komisi A, La Ode Mohitu yang meminta tim Satgas dalam menjalankan operasi atau penyekatan tetap mengedepankan nurani. Jangan sampai ada barang – barang PKL yang tersita. Akan lebih baik diberikan teguran sebab dengan PPKM tak sedikit yang merugi karena tak ada pembeli lalu jika peralatan usahanya disita sudah pasti semakin stress nantinya. Timbul Sipahutar juga mengutarakan hal yang mirip.
Ia menggaris bawahi agar jangan sampai ada warga yang meninggal akibat ketidaksiapan pemerintah. “Apalagi ada varian baru sehingga semua perlu dipersiapkan. Kami sudah pernah mengundang pedagang dan dikatakan mereka tidak takut mati karena covid tapi lebih takut kelaparan. Ini miris juga,” imbuhnya. Karenanya sejumlah anggota DPR Kota meminta agar satgas covid bisa segera mengambl langkah – langkah antisipasi dengan penanganan terbaru yang lebih terukur. “Kami mintanya seperti itu,” imbuhnya. (ade/wen)
