JAYAPURA – Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) Papua tak sampai 2 bulan lagi namun sejumlah pekerjaan fisik dan persiapan lainnya yang belum maksimal. Ini dikatakan tak lepas dari dukungan anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Ada penganggaran sebesar Rp 1,4 triliun yang dijanjikan oleh pemerintah pusat.
Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Jikwa menyampaikan bahwa pihaknya sudah melakukan audience dengan KONI serta PB PON dan ternyata keduanya sama – sama membutuhkan anggaran yang sifatnya segera.
“Sekitar Rp 500 miliar sebab mereka akan fokus di PON maupun Peparnas. Kami juga pikir covid juga ada namun karena kita menggunakan uang rakyat yang tidak kecil makanya saya mengingatkan untuk kita tidak menyia-nyiakan apa yang sudah digunakan sebab ada harapan rakyat disitu,” jelas Timiles saat ditemui di Entrop, Selasa (3/8).
Ia melihat bahwa Papua sudah bermimpi untuk bisa mencatat sejarah lewat PON. Papua juga menginginkan sebuah kesuksesan event mulai dari sukses prestasi, sukses administrasi dan penyelenggaraan.
“Kita sudah mempersiapkan semuanya dan ini menghabiskan uang besar. Hanya diakhir persiapan ini baik PB PON maupun KONI nampaknya masih ketar-ketir dalam hal anggaran dan yang dijanjikan pemerintah pusat Rp 1,4 triliun ini harus segera dicairkan agar memudahkan semua,” tambahnya. “Pemerintah pusat perlu melihat ini, kita memiliki tujuan yang sama jadi saya harap soal anggaran ini tidak lagi menjadi soal,” tambahnya.
Timiles juga menyinggung soal pembinaan atlet semisal memberikan bonus dan lainnya. Ia berharap semua hak – hak termasuk bonus yang dijanjikan bisa dibayarkan agar menjadi satu penyemangat bagi atlit. “Kita juga jangan hanya fokus pada pembangunan dan penyelenggaraan kemudian lupa soal pembinaan atlet dan target. Ini harus diperhatikan sebab kalau hanya focus pada pembangunan dan penyelenggaraan sementara prestasi jeblok ini juga bisa diprotes masyarakat,” imbuhnya. Papua kata Timiles harus bisa menyiapkan atlet sebaik mungkin untuk meraih emas.
“Kalau ada anggaran kami pikir berikan dulu dan saya pikir DPR sudah siap memberikan izin prinsip. Nanti dalam APBD perubahan baru diakomodir untuk dibayarkan yang penting jangan ini jadi masalah dulu,” pungkasnya. (ade/wen)
