JAYAPURA – Proses perencanaan pembangunan di Provinsi Papua terus berjalan, khsususnya dalam mempersiapkan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022 yang tersisa 2 (dua) tahun di masa kepemimpinam Gubenur Papua Lukas Enembe, SIP, MH dan Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal SE, MM, di tengah-tengah Pandemi Caovid-19 yang banyak dipengaruhi dinamika kebijakan fiskal dari pemerintah pusat.
Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Kesra, Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M. Si menegaskan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan saat ini telah banyak mengalami penyempurnaan dan perubahan serta mengedepankan transparansi dan Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD) Dalam rangka Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2022.
“RKPD Papua Tahun 2022 adalah tahapan awal dalam penyusuanan RKPD, diharapkan para pimpinan SKPD memperhatikan target –target pekerjaan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan sinergi dengan program-program strategis Nasional,” ungkapnya dalam rilis kepada Cenderawasih Pos, Minggu (28/3).
Lanjutnya, Kepala SKPD harus maksimal memanfaatkan program – program pemerintah pusat dan tidak boleh punya mindset berfikir karena tidak dikerjakan oleh SKPD maka tidak mendukung program pusat tersebut. Namun harus tetap mengkoordinasikannya, sehingga program pusat tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat di Papua, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“Ada banyak capaian yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Papua pada kurun waktu 2016-2020, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), walaupun secara nasional relatif paling rendah berada pada urutan 34 dari 34 Provinsi di Indonesia,” tambahnya.
Namun secara pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir cukup bagus dibandingkan pertumbuhan IPM secara nasional kecuali tahun di tahun 2020 agak mengalami penurunan.
Menurutnya, pertumbuhan IPM di Papua pada tahun 2020 nampak pada kenaikan Umur Harapan Hidup (UMH) yag naik menjadi 68,79 tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) menjadi 11,08 tahun, walaupun rata lama sekolah (RLS) 6,69 tahun serta Pengeluaran Per Kapita yang naik dari tahun 2018 ke tahun 2019 menjadi 7,336 namun turun sedikit akibat Covid-19 menjadi 6.959. Kondisi IPM di wilayah Kabupaten / Kota di Papua tidak merata hal ini tentunya sangat dipengaruhi dengan geografis, sosial/budaya dan politik /keamanan.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BAPPEDA Provinsi papua Yohanes Walilo, S.Sos, M. Si juga menyatakan bahwa alur perencanaan tidak ada yang baru. Hanya ada beberapa regulasi yang mengalami penyesuaian.
“Untuk tema Rencana Kerja Pemerintah Pusat tahun 2022 adalah Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sistem Kesehatan menuju Transformasi Ekonomi Yang Inklusif. Selanjutnya diterjemahan pada Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2022 dengan berpedoman pada isu strategis, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Papua,” tambahnya.
Diakuinya, kebijakan dan prioritas pembangunan Papua adalah memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat, jaminan kesejahteraaan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. (ana/ary)
