JAYAPURA – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Jansen Monim menyinggung penempatan posisi pejabat dalam menduduki jabatan struktural maupun fungsional dilingkup pemerintahan provinsi Papua. Pasalnya ia melihat tak sedikit pejabat eselon yang menempati posisi jabatan tertentu ternyata tak sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ini dikhawatirkan akan berdampak pada jalannya roda perangkat daerah yang dipimpin.
“Saya melihat ada beberapa pejabat yang posisinya tidak nyambung. Harusnya menempatkan posisi sesuai dengan disiplin ilmu agar dalam penerapan dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan bidangnya,” kata Jansen di Jayapura, Jumat (19/3). Ini kata Jansen bisa berdampak pada semangat pemerintahan yang ada saat ini yang harus diterjemahkan oleh pejabat di bawah gubernur dan wakil gubernur. Ia berpendapat bahwa Sekda Papua, Dance Flasy perlu mengecek kembali dan membenahi jabatan para pejabat yang tak sesuai dengan disiplin ilmu.
“Contoh saja, akan aneh jika seorang guru agama diminta mengurus managemen keuangan. Ini akan menimbulkan masalah dalam organisasi yang dipimpin karenanya saya berfikir sekda perlu mengecek dan mengevaluasi perangkat di bawahnya,” jelas Dance. Tak hanya itu, Baperjakat kata Jansen harusnya sependapat bahwa pejabat yang menempati posisi pengambil kebijakan harus tempatkan orang yang sesuai disiplin ilmu. “Kalau di TNI Polri saya pikir sangat pas da pemerintah bisa mencontoh, jenjang karir juga ketahuan dan posisi jabatan yang layak juga terlihat. Saya merasa lucu saja karena ada juga golongan III memimpin gol 4 dan itu ada,” bebernya.
Ia menyinggung dalam birokrasi pemerintahan yang memiliki integritas sepatutnya menjauhkan bentuk – bentuk nepotisme. Yang memilih dan penempatkan pejabat hanya karena kedekatan maupun kepentingan. “Kalau mau jujur- jujuran hal- hal begini masih sulit dihindari tapi pemerintah harus berani karena semua akan mempengaruhi kinerja dan capaian,” tutup Jansen. (ade/wen)
