Gugat Bukan untuk Melawan Negara

By

MRP dan MRPB Pertanyakan Siapa yang Berhak Usulkan perubahan Otsus 

JAYAPURA – Majelis Rakyat Papua  (MRP) dan Papua  Barat kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi UU Otsus Papua , mereka  mengungkapkan siap sebenarnya  yang berhak  memberi usulan perubahan Otsus  Rakyat Papua  atau Pemerintah pusat.

 Melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos,  Senin, (21/6)  kemarin, MRP dan MRPPB, menggugat UU No. 21/2001, Ketidakadilan yang kini begitu nyata dirasakan terkait revisi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua . Padahal, tadinya pemberian Otonomi Khusus dipandang sebagai solusi bijak dan konsensus politik antara Jakarta dengan Papua .

 “Kami mempertanyakan, siapa sebenarnya yang berhak memberi usulan perubahan, rakyat Papua  atau pemerintah pusat?” tanya Timotius Murib Ketua MRP dalam acara Rapat Konsultasi sekaligus penandatanganan surat kuasa hukum untuk sengketa kewenangan di MK.

 Menurut Murib, selama ini rakyat Papua  bertanya-tanya, kenapa selama 20 tahun implementasi UU 21/2001 ini, dari 24 kekhususan yang diberikan, hanya 4 yang dilaksanakan. “Jelas ini tidak fair bagi rakyat Papua . Bahkan ada yang menduga itu hanya akal-akalan pemerintah pusat saja,” ujar Murib.

 Selain itu, MRP kecewa karena tidak diikutsertakan pada pembahasan revisi UU Otsus Papua , Majelis Rakyat Papua  (MRP) dan Majelis Rakyat Papua  Barat (MRPB) menggugat UU No. 21/2001. Mereka melakukan uji sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 77 UU 21/2001 yang menyatakan “Usul perubahan atas Undang-undang ini dapat diajukan oleh rakyat Provinsi Papua  melalui MRP dan DPRP kepada DPR atau Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

 Sebab, faktanya pemerintah pusat telah mengambil alih kewenangan tersebut. MRP dan MRPB memberikan kuasa kepada Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Rumah Bersama Advokat (RBA) untuk melayangkan gugatan tersebut.  

Hal senada dikatakan, Maxi Nelson Ahoren Ketua Majelis Rakyat Papua  Barat (MRPB) pada kesempatan itu menegaskan pihaknya tidak melawan negara, hanya saja mempertegas siapa berhak memberikan usulan.

 “Siapa sebenarnya yang berhak memberi usulan perubahan UU Otsus Papua . Selain itu, dipertanyakan pula soal sikap pemerintah pusat yang tidak melibatkan MRP dan MRPB dalam membahas kelanjutan Otsus yang habis masa berlakunya di tahun ini,” katanya.

 Dr. Roy Rening Anggota Tim Hukum dan Advokat MRP dan MRPB menegaskan, pihaknya ingin mempertegas soal kewenangan terkait usulan perubahan. “Kalau memang itu hak rakyat Papua , ya berikan saja. Jangan diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu namanya sewenang-wenang. Jangan-jangan ini upaya pemerintah pusat untuk menarik kewenangan yang harusnya menjadi milik rakyat Papua ,” ujarnya.

 Karenanya, kata Roy, pihaknya akan fight untuk memperjuangkan keadilan bagi rakyat Papua . “Orang Papua  juga warga Indonesia. Mereka memiliki hak yang sama untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan daerahnya sendiri. Jangan hak itu diambil oleh pusat,” tegasnya.

 Dirinya berharap MK bisa arif dan bijaksana dalam melihat persoalan ini. Paling tidak, ujar Roy, MK bisa menunda revisi ini dan meminta agar UU ini didiskusikan dengan rakyat Papua  sesuai amanat UU No. 21/2001. (oel/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: