Hanya 17 Ormas yang Terdaftar, Damkar Harus Lebih Strong

By

Suasana pembahasan 12 Raperda oleh DPRD Kota Jayapura di Hotel Horison Padang Bulan pekan kemarin. Tahun ini ada 12 Raperda yang akhirnya disahkan menjadi Perda untuk diterapkan di tahun 2022 nanti. (Gamel Cepos)

Melihat Isi 12 Perda yang Baru Disahkan DPRD Kota Jayapura 

DPRD Kota Jayapura baru saja menuntaskan rapat paripurna masa sidang II tentang pengesahan Raperda Non APBD  tahun anggaran 2021. Ada 12 Raperda yang akhirnya disahkan. Apa saja.

Laporan: Abdel Gamel Naser – Jayapura 

Informasi tentang kegiatan  di lembaga DPRD Kota Jayapura  belakangan ini dirasa kurang diketahui publik. Padahal ada tangungjawab moril yang diemban untuk melaporkan kepada konstituen tentang apa saja yang sudah dikerjakan dan yang akan diperjuangkan. Ini agar suara – suara pemilih pada Pemilu legislatif lalu tidak terkesan memilih kucing dalam karung dimana tidak diketahui apa saja yang diperjuangkan dan ketika membutuhkan barulah kembali turun menebar janji – janji. 

 Lalu satu fungsi DPRD lainnya adalah legislasi  dimana DPRD memiliki kewenangan untuk mengusulkan baik secara perorangan atau perkomisi maupun melalui fraksi draf ataupun rancangan peraturan daerah yang dianggap perlu.

 Regulasi yang diusulkan biasa setelah melihat kondisi sosial masyarakat dan dianggap patut diatur lewat sebuah regulasi yang ditetapkan dalam aturan main. Diakhir tahun 2021 ini para wakil rakyat di Kota Jayapura berhasil menghsilkan 12 Perda, di mana 7 Raperda diusulkan oleh eksekutif dan 5 lainnya diusulkan lembaga legislatif.

 Ke 12 Perda tersebut adalah Perda tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Kota Jayapura, Perda tentang Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISK)  di Jayapura, Perda tentang Penataan Kawasan Perkampungan Kota Jayapura, Perda tentang Kepariwisataan, Perda Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Perda tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kota JayapuraNomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Perda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 3 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Orang Asli Papua di Jayapura, Perda tentang Penyelenggaraan Keormasan, Perda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan, Perda tentang Jaringan Utilitas di Jayapura dan Perda tentang Pelestarian dan Pengembangan Senin Budaya Menuju Implementasi Kurikulum Lokal di Jayapura. 

 Dari 12 ini Cenderawasih Pos mencoba mengulik soal  organisasi masyarakat di Jayapura yang terlihat menjamur. Tak dipungkiri keinginan masyarakat untuk berserikat cukup tinggi. Hanya 10 atau 20 orang sudah ingin membuat kelompok organisasi sendiri. Hanya sayangnya dari banyaknya organisasi masyarakat ini ternyata hanya 17 ormas yang terdaftar di Kesbangpol. “Kami juga kaget karena selama ini hampir setiap sudut kota memiliki organisasi masyarakat masing – masing. Ini belum dengan komunitas maupun kelompok – kelompok lainnya tapi sebanyak itu ternyata hanya 17 Ormas saja yang terdaftar. Ini sangat jauh dari kondisi di lapangan,” beber Ketua Komisi A DPRD Kota Jayapura, Mukri Hamadi. 

Ia berpendapat bahwa jangan sampai di Jayapura banyak Ormas yang muncul namun tidak patuh dan membuat gerakan sendiri tanpa mengikuti aturan. Sebab apapun bentuk dan fungsinya itu harus diketahui dan apa saja yang sudah dikerjakan dan agendanya apa saja. Ini untuk mencegah ormas  yang bertolak belakang dengan negara kesatuan republik Indonesia baik dari segi ideology maupun ajaran agama.

 “Jangan sampai ada aliran – aliran agama yang tidak terdaftar termasuk membawa pesan – pesan  dari luar terkait ajaran agama yang bertolak belakang dan akhirnya terjadi  persoalan ditingkat bawah. Ini sudah pernah kita alami sehingga patut ditertibkan. Lagipula regulasi keormasan kami pikir perlu ditinjau kembali karena selama ini hanya menggunakan peraturan menteri,” bebernya.

 Selain itu selama ini apakah Ormas itu ini nantinya berkaitan dengan sinergitas bersama pemerintah untuk pembangunan daerah. Ormas yang ada telah terdaftar atau tidak ini bisa dikaitkan dengan apakah bisa menerima bantuan atau seperti apa. “Jadi kami akui pertumbuhan  ormas di Jayapura sangat tinggi sebab ini kemauan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul  dan itu ada dalam konstitusi namun ini harus diatur dan diketahui oleh pemerintah, jangan justru tidak dan ini juga asset yang perlu dikelola oleh pemerintah,” imbuhnya. Dalam Perda tersebut kata Murki semua Ormas kini wajib mendaftarkan diri dan tidak bisa lagi bermain sembunyi – sembunyi. 

 Sementara terkait pemadam kebakaran dikatakan selama ini Damkar menjadi satu OPD dengan Satpol PP, padahal dengan tugas yang cukup berat jika dikaitkan dengan kewenangan yang masih digabung dikhawatirkan ini akan mengganggu kinerja para anggota Damkar itu sendiri. DPRD melihat unit Damkar ini perlu diberi kewenangan lebih  agar lebih leluasa dalam  bekerja. “Ia kami berfikir teman – teman Damkar ini kurang pas kalau digabung dengan Satpol PP dan akan lebih baik mereka berdiri sendiri sebagai OPD atau lainnya sehingga bisa menentukan kebijakan yang dampaknya kepada penanganan kondisi di lapangan. Jadi kami setuju untuk dipisah jadi Damkar harus lebih strong di lapangan,” ungkap Mukri.

 Sementara terkait pelestarian dan perlindungan seni budaya menuju implementasi kurikulum muatan lokal menurut Ketua DPRD, Abisai Rollo ia melihat bahwa ada kebiasaan dan tradisi yang perlahan terdegradasi  seiring kemajuan jaman. Abisai mengaku prihatin sebab pelan tapi pasti ada nilai – nilai dalam tatanan adat yang terkikis dan ini menurutnya perlu diselamatkan. “Contohnya saja, Bahasa ibu, saat ini anak – anak generasi millennial sudah jarang ada yang bisa berbahasa ibu. Mereka  lebih banyak menggunakan Bahasa Indonesia karena memang itu yang digunakan sehari – hari dan dampaknya perlahan – lahan penutur mulai hilang,”  akunya.

 Ini diperparah dengan kondisi kekinian terkait teknologi di Hp dimana banyak hiburan yang memanjakan hanya menggunakan satu sentuhan. “Hp ini benar-benar membuat kita seperti melupakan asal usul. Anak – anak lebih suka bermain Hp ketimbang belajar soal kebudayaan jadi kami pikir Perda soal seni budaya untuk dimasukkan ke muatan loka itu sudah tepat. Harus ada upaya dan kami coba memproteksi lewat regulasi,” tegasnya. (*)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: