JAYAPURA-Penyelesaian konflik bersenjata yang selama ini masih terjadi antara TPN-OPM dan TNI-Polri dengan cara dialog merupakan salah satu solusi yang terus didorong oleh berbagai kalangan yang ada di Papua, agar Papua tetap aman, nyaman dan damai terhadap gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini terjadi di beberapa daerah di Papua.
Ketua DPR Papua, Jhon Banua Rouw memberikan apresiasi terhadap para kepala daerah di daerah konflik yang selama ini melakukan pendekatan-pendekatan secara persuasif untuk menyelesaikan konflik bersenjata di daerahnya masing-masing.
Menurut Jhon Banua Rouw, pendekatan komunikasi yang dilakukan oleh kepala daerah, seperti yang dilakukan oleh Bupati Intan Jaya untuk menghentikan konflik di daerahnya merupakan hal yang positif untuk terus didorong, sehingga konflik di Papua ini bisa segera diselesaikan.
“Pendekatan-pendekatan komunikasi secara kekeluargaan ini yang perlu kita dorong dan semoga konflik ini bisa segera berakhir,” ungkapnya kepada awak media usai pertemuan secara tertutup membahas konflik di Kabupaten Intan Jaya, Senin (22/11) malam.
Jhon menegaskan, jika ada pendekatan komunikasi yang dilakukan secara kekeluargaan, sebenarnya tidak boleh ada stigma terhadap kepala daerah sebagai bagian dari kelompok separatis atau OPM. Namun sebenarnya ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik bersenjata di daerahnya masing-masing.
“Ini tegas saya sampaikan sehingga jangan sampai ada persepsi negatif terhadap pak bupati. Tapi ini merupakan pendekatan komunikasi kekeluargaan yang baik. Itulah gaya kami di Papua dan seharusnya gaya-gaya seperti inilah yang dipakai oleh pemerintah pusat untuk membuka ruang untuk diskusi dan dialog menyelesaikan konflik di Papua,” jelasnya.
Jhon mengatakan, hal ini sebenarnya merupakan dialog yang saat ini gencar dibicarakan mengenai dialog secara nasional. Dimana dialog-dialog kecil dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Papua.
Adapun persoalan di Intan Jaya hingga kini masih hangat. Eskalasi kekerasan bersenjata belum juga mereda.
Setiap pekan bisa dibilang ada saja letupan senjata yang terdengar dan sudah bisa ditebak siapa yang akan menjadi korban.
DPR Papua berencana membentuk tim untuk merespon kejadian di Intan Jaya. Paling tidak lebih jauh mengetahui apa akar persoalan konflik bersenjata di kabupaten pecahan Paniai tersebut. Namun disini DPR Papua disarankan untuk kembali melakukan pertemuan dengan para tokoh – tokoh gereja baik GIDI, Gereja Baptis, GKI, maupun Gereja Katholik dan denominasi gereja lainnya yang memiliki wilayah pelayanan di daerah – daerah konflik di Papua.
Setelah itu, DPRP melakukan pertemuan lagi dengan tokoh-tokoh masyarakat dari daerah atau wilayah-wilayah konflik di Papua untuk mendengar pikiran dan pendapat mereka dan terakhir bertukar pikiran dengan aktivis kemanusiaan Papua.
“Jika ini dilakukan maka paling tidak DPRP memiliki gambaran solusi seperti apa yang bisa diambil dan dari kewenangannya bisa ikut mendesak pemerintah terkait solusi yang diberikan. Jadi pertemuan ini menurut saya bisa membantu DPRP mendapatkan banyak perspektif, informasi dan data yang utuh dan komprehensif,” beber pengamat sosial politik Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung melalui ponselnya, Selasa (23/11).
Kata Yaung dengan data dan informasi yang lengkap dan komprehensif, keputusan tentang solusi apa yang tepat terhadap penyelesain konflik Papua, dapat ditemukan. “Dan yang terakhir dari semua pertemuan ini adalah jika DPRP merasa perlu membentuk tim kemanusian dan perdamaian maka silakan dibentuk dengan merekrut orang-orang yang berkompeten. Yang memiliki kemampuan memediasi konflik di akar rumput dan bisa diterima oleh pihak kelompok perlawanan maupun pihak keamanan sendiri,” bebernya.
Sebelumnya Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay juga mengkritisi DPR Papua yang dianggap lamban.
“Dalam pandangan akhir sidang non APBD kami sampaikan bahwa masyarakat Intan Jaya hari ini masih hidup di bawah kecemasan dan kekhawatiran. Kami mendapat pesan dari Intan Jaya, Kiwirok dan daerah – daerah lain bahwa mereka ketakutan,” kata John. Pemerintah menurutnya perlu segera mengundang Forkopimda, Kogabwilhan, Kapolda, Pangdam, BIN, BAIS untuk mengambil langkah yang tepat. Lalu disarankan pemerintah dan aparat TNI-Polri segera memutuskan untuk menarik pasukan non organik dari Intan Jaya dan OPM yang ada menjadi urusan bupati.
“Pasukan yang baru datang sebaiknya ditarik lebih dulu dan yang di dalam biar diurus bupati sebagai warganya. Kalau bukan warga Intan Jaya ya silakan membangun komunikasi dengan kelompok tersebut,” tutupnya. (bet/ade/nat)
