*Kemenag Segera Susun Timeline Pemberangkatan Umrah
JAKARTA-Tidak lama lagi Arab Saudi akan membuka akses pengiriman jamaah umrah dari Indonesia. Kabar tersebut muncul setelah Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Taufig F. Alrabiah di Makkah, kemarin (22/11).
Usai pertemuan tersebut, Yaqut menyampaikan pembicaraan soal umrah dengan otoritas haji dan umrah Arab Saudi mengalami kemajuan yang menggembirakan. ’’Menteri Taufig mengatakan bahwa Indonesia adalah prioritas dalam masalah haji dan umrah,’’ katanya.
Untuk itu Yaqut berharap jamaah dari Indonesia bisa segera bisa menjalankan ibadah umrah kembali. ’’Kami sangat berharap semoga hal itu tidak lama lagi,’’ tandas Yaqut. Dia mengatakan sebelum pertemuan antar kedua menteri, sebelumnya diawali dengan diskusi awal bertajuk senior official meeting. Kegiatan ini melibatkan Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief serta tim dari Konsul Haji KJRI Jeddah.
Dalam diskusi awal yang digelar secara intensif itu, Kemenag segera menyusun skenario dan timeline pemberangkatan jamaah umrah. Penerapan protokol kesehatan sangat penting dalam skenario pemberangkatan umrah ini. Setelah itu skenario yang sudah disusun akan disampaikan ke Kementerian Haji Arab dan Umrah Arab Saudi untuk dipelajari.
Sekjen Afiliasi Mandiri Penyelenggara Umrah dan Haji (AMPUH) Wawan Suhada merespon baik hasil pertemuan dua menteri tersebut. Dia mengatakan pada tahap-tahap awal pemberangkatan umrah nanti, bakal berbeda dengan yang selama ini.
’’Konsepnya nanti G to G (government to government, red),’’ katanya. Dalam konsep ini peran pemerintah kedua negara sangat sentral. Hampir sama seperti penyelenggaraan haji selama ini. Sedangkan pada penyelenggaraan umrah selama ini konsepnya Business to Business (B to B) antara perusahaan travel di Indonesia dengan perusahaan di Saudi.
Menurut Wawan skema G to G pada tahap awal pemberangkatan umrah di tengah pandemi itu sangat bisa diterima. Sebab kedua negara pasti memilih hati-hati terhadap resiko penularan Covid-19. Pemerintah Saudi tidak ingin kebobolan adanya potensi penularan Covid-19 dari jamaah Indonesia.
Di sisi lain pemerintah Indonesia tidak mau dituding jadi penyebab meledaknya kasus Covid-19 di Saudi. Wawan memperkirakan dalam waktu dua sampai tiga bulan pertama penyelenggaaran umrah, peran pemerintah sangat penting. Khususnya terkait regulasi teknis keberangkatan.
Meskipun begitu Wawan mengatakan Kemenag terbuka dengan masukan dari asosiasi travel umrah. Dia menjelaskan rencananya hari ini Kemenag mengundang sejumlah asosiasi travel membahas skenario pemberangkatan umrah. Wawan juga berharap dalam waktu tidak lama lagi, jamaah umrah dari Indonesia bisa diberangkatkan kembali. (wan/JPG)
