Jangan Sampai Bernasib Sama dengan Kasus Abepura Berdarah

By

Frits Ramandey (FOTO: Elfira/Cepos)

*Kasus Paniai Harus Disidangkan di Jayapura

JAYAPURA-Kejaksaan Agung (Kejagung) baru saja merilisi soal pembentukan tim penyidikan untuk mengusut kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai, kasus tersebut terjadi pada 2014 lalu. Pembentukan itu tertuang dalam surat perintah penyidikan yang ditandatangani Jaksa Agung ST Burhanudin pada 3 Desember 2021.

Diusutnya kembali kasus pelanggaran HAM berat Paniai seperti angin segar. Pasalnya, 7 tahun kasus ini terkesan tertidur. Bahkan, peristiwa Paniai yang terjadi pada tanggal 7-8 Desember 2014 lalu secara aklamasi baru diputuskan sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat pada Februari 2020 lalu.

Kepala Komnas Papua, Frits Ramandey menyambut baik soal komitmen Jaksa Agung dan jajaran untuk membentuk tim penyidik kasus pelanggaran HAM Berat Paniai. Bagi Komnas HAM, kasus Paniai adalah kasus yang gampang dan mudah untuk diselesaikan. Untuk itu, Komnas HAM meminta tim Jaksa untuk bekerja secara profesional.

“Saya yakin mereka profesional dalam hal penyidikan dan penuntutan, karena mereka sangat berpengalaman di bidang penyidikan dan penuntutan,” ucap Frits.

Komnas HAM berharap tim ini bekerja secara akuntabel dengan mempedomani dokumen hasil tim Ad Hoc Komnas HAM dan bekerja secara terbuka. Itu kemudian mempertaruhkan wibawa Kejaksaan Agung, tapi juga bagaimana mewakili representase negara memenuhi janji Presiden untuk penyelesaian kasus Paniai Berdarah.

“Hanya bekerja dengan akuntabel, wibawa negara Indonesia paling tidak di kawasan Asia Pasifik bisa menunjukan bahwa Indonesia yang pernah menjadi Ketua Tim Dewan HAM PBB sangat menghormati prinsip-prinsip HAM. Serta menunjukan komitmen negara untuk penegakan dan penyelesaian kasus-kasus HAM berat di Indonesia, dalam hal ini kasus Papua,” tutur Frits.

Menurut Frits, kasus Pania terbilang mudah. Dari segi rentang waktu yang belum terlalu  lama tahun 2014 hingga sekarang, dan itu sangat membantu tim Jaksa dari aspek bukti. Selain bukti lainnya berupa bukti visum, bukti autopsi dari kedokteran, aktor dan pelaku yan masih ada dan bahkan aktif. Oleh sebab itu, kasus ini lebih mudah untuk diselesaikan secara cepat.

“Jika kasus Paniai bisa diselesaikan, maka yang mendapat kehormatan adalah bangsa Indonesia. Bangsa ini akan mendapat kehormatan besar dalam mekanisme HAM, karena mampu melaksanakan UU  26 tahun 2000 tapi juga bukti komitmen negara menegakan HAM,” paparnya.

Berangkat dari dua kasus sebelumnya, kasus Wasior dan Wamena yang menjadi pengalaman pahit. Terkesan lama dan berbelit-belit, namun kasus Paniai adalah kasus yang mudah dan  harus segera disidangkan.

“Kita tidak berharap kasus Paniai bernasib sama dengan kasus Abepura, masih ada korban  dan keluarga yang berada di Paniai yang hingga saat ini menagih keadilan dari negara,” tutur Frits.

Komnas HAM juga menilai kasus ini sebaiknya disidangkan di Jayapura. Sebab dengan  disidangkan di Jayapura memungkinkan korban bersedia untuk hadir. Selain itu, kasus ini terjadi di wilayah yurisdiksi kewenangan Kejaksaan Tinggi Papua, sehingga proses sidangnya harus di Jayapura.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Nikolaus Kondomo mengatakan, pihaknya siap menunggu perintah dari Kejaksaan Agung terkait kasus pelanggaran HAM berat di Paniai yang kini telah ditingkatkan ke penyidikan oleh Jaksa Agung.

“Kami menunggu perintah dari Kejaksaan Agung, apakah nanti kita juga dilibatkan atau tidak, semua itu tergantung dari Kejagung. Berdasarkan rilis Jaksa Agung dan Kapuspenkum, timnya sudah terbentuk,” kata Nikolaus saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (7/12).

Lanjutnya, jika nanti Kejaksaan Agung meminta bantuan dari Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus mengaku siap mendukung dan bahkan terlibat dalam tim yang dibentuk tersebut. “Sejauh ini ada koordinasi antara Kejagung dan Kejaksaan Tinggi Papua. Tergantung tim kapan mau datang ke Papua,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: