Jaring Aspirasi, Anggota Komisi IV  Bertemu Mitra Kerja

By

MERAUKE-Dalam  rangka menjaring berbagai aspirasi maupun permasalahan yang  dihadapi oleh instansi terkait, Anggota  Komisi IV Drs. Sulaeman L. Hamzah  menggelar  pertemuan dengan pimpinan mitra kerja  Komisi IV DPR RI di swiss belhotel Merauke, Senin (29/3).

   Hadir Dinas Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan,  Dinas  Perikanan Kabupaten Merauke, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Lingkungan Hidup,  Bulog  Merauke,  Taman Nasional Wasur,  Bidang KSDA Merauke, Karantina Pertanian, Karantina Ikan, agen dan penyalur  pupuk bersubsidi di Merauke.   

   Sementara Sulaeman Hamzah didampingi Sekertaris Komisi V DPR Papua  yang juga  Direktur Eksekutif Rumah Aspirasi Sulaeman Hamzah Fauzun Nihayah.  Sulaeman Hamzah menjelaskan bahwa pertemuan yang ia lakukan ini  sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, karena Merauke menjadi bahan diskusi   yang terus menerus dilakukan di DPR RI.   

  Menurut Sulaeman, ini pertama kalinya  seluruh mitra tersebut dipertemukan untuk dapat bersinergi membantu  pemerintah daerah dalam rangka mengisi pembangunan di Papua khususnya Merauke. Sulaeman Hamzah menjelaskan bahwa di Senayan khusus daerah pemilihan Papua yang terkonsentrasi  aspirasi  yang sering dibahas  adalah dari Merauke.    

  “Karena  itu saya merasa penting untuk kita duduk bersama, lalu coba kita diskusikan beberapa hal yang terjadi di beberapa  dinas sehingga bisa melengkapi apa yang saya termukan di lapangan,  saya bisa menyuarakan lagi di pusat, sehingga semakin hari kita bisa menyempurnakan  hal-hal yang kurang selama ini,” katanya.

   Pada kesempatan  tersebut, Sulaeman Hamzah membahas satu persatu permasalahan  yang terjadi pada setiap SKPD  dan mitra kerja bulog  yang hadir tersebut.   Pada kesempatan itu  pula Sulaeman Hamzah  mengungkapkan kekecewaanya   pada Dinas Tanaman Pangan   Kabupaten Merauke  karena beberapa aspirasi yang disampaikan oleh  masyarakat untuk diperjuangkan  lewat Komisi  IV DPR RI  ternyata  belum diselesaikan oleh pihak  dinas. Termasuk keterlambatan  masalah Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

  “Memulainya saja belum. RDKK terlambat. Tahun kemarin kita tidak ada  RDKK.   Kalau sekarang ada pupuk, eksekusi  terakhir  belum bisa dilakukan. Karena itu selalu ada masalah di pupuk. Belum kita rinci sampai ke  pengecer-pengecer  ke bawah. Ini harus diperhatikan. Sayang sekali kalau daerah kita ini mau jadi lumbung pangan nasional  tapi satu masalah ini  kalau tidak terpecahkan, saya pikir semuanya akan lewat. Karena itu, tolong mitra bantu benahi ini,’’ pintanya. (ulo/tri)     

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: