Jika Papua Punya Peluang Merdeka, Yaung Siap Mendukung

By

JAYAPURA-moment 1 Desember telah berlalu. Tercatat ada 6 kabupaten yang terjadi insiden pengibaran bendera bintang kejora. Yang  paling menarik adalah pengibaran di tiang bendera tak jauh dari Mako Polda Papua tepatnya di tiang bendera GOR Cenderawasih. 

Para pengibar yang terbilang gentle ini juga telah diamankan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hanya saja terkait 1 Desember ini menurut salah satu akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Marinus Yaung, ada banyak yang masih salah kaprah dengan kondisi tersebut. Menurutnya tanah Papua adalah tanah merah putih, bukan tanah bintang kejora. 

Pasalnya, sejak tanggal 19 November 1969, tanah Papua sudah sah dan final di mata hukum internasional sebagai bagian dari tanah merah putih. 

Marinus menyebutkan, apabila bintang kejora mau dipaksakan saat ini menggantikan merah putih di tanah Papua, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Aparat keamanan juga akan bertindak tegas menegakkan aturan terhadap aksi- aksi nasionalisme sempit dibalik pengibaran bintang kejora. 

“Papua masih akan bersama Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Undang-Undang Otsus Papua adalah kontrak politik dan kontrak bernegera orang Papua dengan Pemerintah Indonesia yang sah dan kuat legal standingnya di mata hukum nasional dan internasional,” jelas Yaung dalam tulisannya, Kamis (2/12).

Ia meminta para tokoh perjuangan kemerdekaan ini lebih banyak membaca dan melihat catatan serta referensi dari sejarah perjalanan panjang Papua dan Indonesia. Dirinya meyakini  Papua tidak akan ke mana dan Papua akan terus tumbuh berkembang bersama Indonesia. 

Dosen Fisip Uncen ini bahkan memberikan pernyataan mengejutkan dimana jika Papua punya peluang untuk merdeka dari NKRI maka dirinya akan berdiri mendukung perjuangan Papua. “Saya, Marinus Yaung siap mendukung perjuangan Papua jika memang memiliki peluang. Tetapi saya sudah pelajari geopolitik dan geostrategi regional pasifik dan internasional, sulit bagi Papua untuk merdeka,” bebernya. 

Dirinya menyebut isu Papua, Benny Wenda, ULMWP, hanya bagian dari geostrategis negara-negara major power kawasan pasifik dan Afrika untuk mewujudkan kepentingan mereka di Indonesia. 

“Australia misalnya. Negara kanguru ini menghormati lombok treaty dengan Indonesia. Tetapi dia membiarkan kota-kota besarnya seperti Melbourne, Canberra, dan Sydney sebagai basis politik nasionalis Papua dan kampanye politik mereka. Australia bermain politik standar ganda dalam isu Papua, karena Australia berkepentingan menjaga kepentingan Inggris di LNG Tangguh Bintuni, dan kepentingan Amerika Serikat di Freeport Mimika, Papua,” singgungnya. 

Jadi logikanya, orang Papua ditangkap, orang Papua dibunuh karena isu Papua merdeka, Australia, Inggris, Amerika Serikat berpesta pora menguras habis isi perut bumi Papua bersama koorporasinya di Jakarta. 

Dirinya khawatir, dari rendahnya literasi masyarakat Papua, isu Papua merdeka dan isu bintang kejora merampas masa depan anak-anak generasi penerus di Papua. “Masyarakat Papua jika rendah literasinya maka kita akan terancam hidup dalam neokolonialisme modern yang sedang dilakukan oleh para koorporasi internasional dan nasional di Papua,” sambungnya.

Selain itu ia berpendapat bahwa isu bintang kejora dan Papua merdeka hanya kamuflase dan manipulasi para koorporasi jahat ini untuk membunuh masa depan orang Papua. “Jangan habiskan waktu dan energi. Sia-sia untuk isu Papua merdeka dan bintang kejora. Tingkat budaya literasi kita perlu diperbaiki agar melahirkan generasi Papua yang produktif, berkualitas dan berkompetensi untuk membentuk masa depan Papua di era disrupsi teknologi dan unformatika yang sangat kompetitif,” tutupnya. (fia/oel/ade/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: