Kajari: Pembebasan Tersangka Makar, Kewenangan Polisi 

By

MERAUKE-Kepala Kejaksaan Negeri Merauke I Wayan Sumertayasa, SH, belum mau memberikan komentar terlalu jauh terkait dengan status 12  tersangka  makar yang dibebaskan  oleh  Kepolisian Resor Merauke karena menjadi kebijakan  dari Kapolres Merauke AKBP Ir. Untung Sangaji, M.Hum.

    Dihubungi Cenderawasih Pos lewat telepon selulernya, Kajari Untung Sangaji, mengaku  belum mendapatkan  informasi secara  tertulis dari penyidik Polres Merauke  status dari para tersangka tersebut, apakah  telah dibebaskan atau hanya dikeluarkan dari tahanan namun kasusnya tetap diproses lebih lanjut.

   “Kami belum  mendapatkan  pemberitahuan secara langsung dari penyidik, status dari para tersangka tersebut dibebaskan atau hanya dikeluarkan dari tahanan  tapi proses hukumnya tetap lanjut,” tandas Kajari.

  Tentunya,  lanjut Kajari, jika  perkara ke-12  tersangka makar tersebut akan di-SP3-kan, maka tentunya  ada SP-3  yang dikirimkan ke Jaksa peneliti dan  jaksa peneliti  wajib untuk memberikan  pendapat hukum.  “Tapi,  yang jelas ini masih di ranah penyidik ,’’ tandas Kajari.

   Dikatakan,  jika berkasnya nanti  masih dikirimkan  ke pihaknya, maka pihaknya akan   meneliti kembali berkas tersebut. Jika ternyata  berkas  telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka berkasnya akan dinyatakan P.21 atau lengkap dan akan diteruskan ke pengadilan   untuk disidangkan.

   “Tapi  kalau berkas belum memenuhi syarat materil dan formil maka  tentunya kita  kembali dengan petunjuk untuk dipenuhi. Tentunya dibutuhkan koordinasi antara penyidik dan jaksa peneliti,” terangnya.

  Sebagaimana diketahui,  di momen Paskah, Kapolres Merauke membebaskan  12 tersangka makar  yang sejak 13 Desember lalu  ditahan oleh penyidik.  Meski dibebaskan, namun ke-12  orang  tersebut wajib lapor ke Polres Merauke setiap  Rabu.

  Sementara itu, Direktur  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua dan Papua Barat Imanuel

Gobay, SH, M.H meminta kepada Kapolda Papua agar segera memerintahkan Kapolres Merauke untuk menerbitkan SP3 atas kasus 13 orang aktivis KNPB Merauke sesuai dengan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

  “LBH meminta agar Kapolda Papua memerintahkan Kapolres Merauke mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 13 aktivitas KNPB Merauke,” ucapnya melalui press lease yang diterima Cenderawasih Pos, Senin (5/4).

   Imanuel menyampaikan, pihaknya meminta Irwasda Polda Papua untuk segera memeriksa Kapolres Merauke dan Kasat Reskrim Merauke yang tak mampu menjalankan Pasal 110 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981. Selanjutnya mendorong pengalihan status tahanan menjadi tahanan kota dengan dalil hadiah Paskah untuk menghindari jatuh tempo 120 hari yang tinggal 9 hari untuk memberlakukan ketentuan bebas demi hukum kepada 13 aktivis KNPB Merauke sesuai dengan Pasal 29 Ayat (6) UU Nomor 8 Tahun 1981.

   “Kepala Kantor Komnas HAM Papua untuk segera tindak lanjuti pengaduan kasus penyiksaan yang dialami Kristian Yandum sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Pengaduan Nomor: 009/STTP-HAM/II/2021 tertanggal; 17 Februari 2021 sesuai dengan perintah Pasal 89 Ayat (3) huruf b, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM),” ujarnya.

   Imanuel meminta kepada Polres Merauke, Kejaksaan Negeri Jayapura dan Institusi Pengadilan Negera untuk hentikan kriminalisasi Pasal Makar terhadap 13 aktivis KNPB Merauke menggunakan sistem peradilan pidana. (ulo/bet/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: