Kapolda Papua Kunjungi Yalimo Pasca Bentrok

By

*Warga 5 Distrik Yalimo Tak Izinkan  PSU

JAYAPURA-Hari ini, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D Fakhiri dan PJU Polda Papua melakukan kunjungan ke Kabupaten Yalimo, Senin (5/7) hari ini. 

Kunjungan tersebut untuk bertemu warga sekaligus melakukan pertemuan dengan para tokoh, pasca bentrok warga akibat tidak terima dengan putusan MK pada Selasa (29/6) lalu.

“Situasi Yalimo  aman, masyarakat menunggu kedatangan saya. Kehadiran saya juga membantu untuk menjelaskan bagaimana putusan MK kepada masyarakat. Mudah-mudahan  masyarakat bisa menerima terlebih khususnya pasangan calon nomor urut 01,” terang Kapolda Mathius Waterpauw kepada wartawan, Minggu (4/7).

Kapolda mengaku akan mendekati semua pihak, baik pasangan calon no urut 01 maupun nomor urut 02. Pendekatan tersebut supaya bisa memahami putusan MK.

“Kita melakukan pendekatan ekstra kepada pasangan nomor urut 01, kita menangani secara khusus. Mudah- mudahan ada keringanan hati untuk memahami itu dan menerima putusan MK,” kata Kapolda.

Kapolda sendiri perlu mendekati para tokoh utama yang ada di Kabupaten Yalimo. Pendekatan tersebut agar para tokoh bisa menciptakaan Yalimo yang aman dan kondusif. “Siapaun yang menang dalam Pilkada kan keluarga mereka juga yang menang,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, Polda Papua sekaligus melaksanakan olah TKP memastikan data kerugian secara langsung di lapangan. Mendata ulang secara ril berapa masyarakat yang kehilangan barang berharganya. Baik rumah maupun barang lain dan berapa jumlah orang yang memang  harus ditolong lantaran tidak memiliki tempat tiggal.

“Kita juga akan menghitung ril berupa kebutuhan pokok logistik yang  harus kita bantu di yalimo, baik kedua belah pihak termasuk masyarakat yang mengungsi dan juga anggota TNI-Polri yang sedang berdinas di sana termasuk PNSnya,” tandasnya.

Sebelumnya, konflik di Yalimo pasca putusan MK menyebabkan terjadinya pembakaran gedung pemerintahan sekira pukul 16:00 WIT. Adapun yang dibakar yakni, Kantor KPU, Kantor Bawaslu, Kantor Gakkumdu, Kantor DPRD, Kantor Dinas Kesehatan, Kantor BPMK, Kantor Perhubungan, Bank Papua. 

Sementara itu, seorang tokoh pemuda Kabupaten Yalimo, Edom Kepno mengklaim bahwa seluruh masyarakat di Kabupaten Yalimo yang berada di 5 Distrik Yakni Abenaho, Apalapsili, Elelim, Welarek dan Benawa tidak ingin lagi ada PSU atau pemilihan umum di Yalimo. Menurutnya  sudah cukup Pilkada Desember 2020 dan PSU Mei 2021 yang dimenangkan oleh Paslon Erdi Dabi-Jhon Wilil.

“Tidak boleh lagi ada PSU atau apapun, yang boleh dilakukan di Yalimo yakni pelantikan pasangan calon yang terpilih  dari dua kali pemilihan yang sudah dilakukan kemarin. Tidak ada lagi pemilihan-pemilihan yang lain,”tegasnya, Sabtu (3/7).

Edom menyatakan kemenangan Paslon Erjon sama saja dengan kemenangan masyarakat. Artinya hal ini bisa dilihat setelah putusan MK kemarin, seluruh masyarakat dari Abenaho yang berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya dan Benawa yang berbatasan dengan Kabupaten Jayapura dan Keerom semuanya menutup akses masuk ke Yalimo bersamaan.

“Artinya dengan keputusan yang dikeluarkan MK sudah mengabaikan hak kedaulatan masyarakat Yalimo untuk memilih pemimpinnya sendiri. Karena kedaulatan suatu wilayah ada pada masyarakat. Masyarakat yang menentukan bukan Mahkamah Konstitusi. Pilkada ini untuk masyarakat bukan Pilkada untuk MK,” ungkapnya.

Keputusan yang diambil MK menurut Kepno, sangat melukai hati dari masyarakat 5 disitrik di Kabupaten Yalimo, juga mencederai konstitusi.

“Kami menjamin tidak ada PSU lagi di Kabupaten Yalimo. Tetapi yang boleh dilakukan adalah pelantikan pasangan Erdi Dabi dan Jhon Wilil sebagai Bupati dan Wakil Bupati Yalimo yang definitif. Karena hak orang Yali telah direnggut secara paksa oleh MK,” tegasnya.

Ia juga menekankan stabilitas keamanan di Yalimo secara keseluruhan tidak akan pulih sebelum pasangan calon pilihan masyarakat disahkan menjadi kepala pemerintahan yang sah di wilayah Yali. Sebab mereka pilihan masyarakat yang sah dan telah memenangkan Pilkada dan PSU di Yalimo secara sah dan telah ditetapkan sebagai pemenang.

Secara Terpisah Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen  menyatakan jika pihaknya tak bisa paksakan tahapan PSU ini berjalan dengan kondisi daerah seperti ini, KPU menurutnya perlu melakukan koordinasi  dan sosialisasi keputusan MK sehingga masyarakat bisa paham.

“Kalau kondisi daerah seperti ini kita juga tidak bisa memaksakan pelaksanaan PSU, karena proses ini mulai dari nol lagi,”ujarnya

Ia juga mempertanyakan, dengan kondisi daerah seperti ini apakah pemerintah daerah masih mampu atau tidak membiayai tahapan ini. Karena mereka tak hanya membiayai KPU tetapi juga harus menyiapkan anggaran untuk Bawaslu dan juga keamanan  sehingga proses ini bisa berjalan.

“Kalau pemerintah tak bisa menyiapkan anggaran bisa menghambat juga dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang. Sejauh ini kami belum melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah. Karena situasi daerah pasca pembakaran kemarin belum kondusif sehingga akses kami ke daerah agak susah karena jembatan dibakar , bandara dipalang. Untuk itu, kita menunggu daerah aman dulu  kita bisa ke sana,” tambahnya.(fia/jo/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: