Ke Timika, Menkopolhukam dan Mendagri Bahas Situasi Papua

By

Kapolda Papua Irjen Pol. Paulus Waterpauw saat menyambut kedatangan Menko Pulhukam, Mahfud MD yang melakukan kunjungan sehari bersama  Mendagri M Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Rabu (22/7). ( FOTO: Humas Polda Papua for Cepos)

JAYAPURA- Menko Polhukam Prof M Mahfud MD, Mendagri M Tito Karnavian dan Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono kunjungan kerja sehari ke Kabupaten Mimika, Kamis (23/7).

Menko Polhukam dan Mendagri yang didampingi Wakapolri melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Mimika Provinsi Papua selama satu hari. Kunjungan kerja tersebut Menko Polhukam dan Mendagri melaksanakan beberapa pertemuan dengan Forkopimda Papua.

Adapun yang dibahas tentang perkembangan situasi di wilayah Papua terutama bagaimana kesiapan pengamanan dalam menyambut penyelenggaraan Pilkada serentak pada 11 Kabupaten di Provinsi Papua.

Menko Polhukam menyampaikan, perkembangan politik terkini adalah RUU HIP mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, walaupun dinilai masih wajar di dalam demokrasi yang memerlukan saran masukan dari lapisan masyarakat secara luas.

“Banyak pihak yang ingin menggantikan negara Pancasila seperti RMS, GAM, Permesta dan lainnya. Sampai saat ini hal itu tidak bisa dilaksanakan, kita tidak boleh saling menjatuhkan hanya karena perbedaan. Dari perbedaan itu kita dapat bersatu dalam Pancasila sebagai ideologi negara,” ucap Menko Polhukam saat silahturahmi Menko Polhukam dan rombongan dengan Forkompinda Provinsi Papua, Forkompinda Pemda Mimika, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan kalangan akademisi Mimika

Dikatakan, Pemerintah Indonesia telah berbuat tidak adil kepada daerah lain agar diprioritaskan kepada Papua. Di Indonesia di bidang pendidikan ada program ADIK yang diperuntukkan kepada putra-putri Papua untuk masuk kuliah tanpa test.

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, terkait masalah dana selama Bupati Mimika menyampaikan anggaran tersebut saat ini terfokus dalam penanganan wabah Covid-19 beserta dana penyelenggaraan PON XX di Kabupaten Mimika.

“Dana Otsus pada prinsipnya kita semua masih memerlukan dana otsus. Terkait perhatian pendidikan bahwa tidak ada perbedaan antara OAP dengan non OAP, justru kita berencana akan menambah universitas di wilayah Papua,” paparnya.

Lanjut Tito, akar masalah utama di Papua dan Papua Barat adalah kesejahteraan. Tak kalah pentingnya juga soal separatisme. Sehingga itu, pemerintah mempunyai sejumlah strategi penanganannya.

“Untuk jangka panjang adalah pemerintah akan berupaya meningkatkan kesejahteraan, sedangkan jangka pendek yakni melanjutkan Otonomi Khusus,” ucap mantan Kapolri ini.

Sementara itu, Wakapolri meminta semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah yang terjadi di Papua dan Papua Barat.

Anggota DPD RI Perwakilan Papua, Yoris Raweyai menegaskan, negara tidak boleh kalah dengan separatis yang terus menerus mengrong-rong kedaulatan Negara Kesatuan  Indonesia dan mengganggu stabilitas keamanan di papua.

Menurut Yoris, separatis sangat berbahaya dan telah terbukti mengganggu stabilitas keamanan masyarakat di Papua. Sehingga negara jangan kalah dengan separatis akan tetapi harus menumpas dengan segera gerombolan separatis ini sehingga dapat terwujud Papua yang aman dan damai.

“Ada dua hal yang kami bicarakan pada kunjungan kerja ke Papua ini. Pertama menyikapi dinamika politik terkait dengan berakhirnya Otsus dan akan diperpanjang serta dinamika politik menghadapi Pilkada di Papua dan juga menghadapi kelompok separatis yang terus mengganggu stabilitas keamanan di Papua,” paparnya.

Lanjutnya, Polri dan TNI yang bertugas di Papua merupakan tenaga-tenaga handal yang dipercaya mampu menumpas kelompok-kelompok separatis di papua. “Polri dan TNI jangan sampai kalah dengan separatis, segara lakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap  separatis di tanah Papua,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: