Kerja Pers di Papua Masih Terbilang Aman

By

Suasana diskusi publik yang digelar Dewan Pers, AJI dan  beberapa stakeholder lainnya di Hotel Horison  Jayapura, Sabtu (29/1) pekan kemarin. ( FOTO: Gamel Cepos)

Selama 2021, Tercatat Ada 43 Kekerasan Terhadap Jurnalis  

JAYAPURA – Dari hasil  diskusi publik yang dilakukan Dewan Pers bekerjasama dengan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) mendapati hasil bahwa pekerjaan pers di Papua hingga 2021 kemarin masih terbilang aman. Harus diakui  bahwa Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)  untuk tahun 2021 di Papua masuk dalam kategori agak bebas. 

    Ini tergambar dari nilai IKP 68,87 yang  menempatkan Papua berada diranking 33 dari 34 provinsi atau hanya naik 1 peringkat dibanding tahun lalu. Nilai IKP ini mengalami penurunan 1,16 poin dibanding tahun  lalu yaitu 70,04 dan bisa dibilang baru tahun ini Papua mengantongi kategori cukup bebas. 

   Ini seperti yang tertuang dari hasil diskusi publik terkait masa depan kebebasan pers di Papua di Hotel Horison Jayapura, Sabtu (29/1). Kegiatan ini dihadiri Dewan Pers, AJI, Komnas HAM,  pihak Amnesty Internasional, perwakilan Kantor Staf Presiden dan perwakilan TNI Polri. 

    Sementara dari catatan cukup bebas dan terbilang aman bagi pekerja pers, ada beberapa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dewan Pers diantaranya berdasar hasil riset dan FGD IKP tahun 2021 untuk Provinsi Papua mendapat rekomendasi yaitu perlu adanya peningkatan kompetensi wartawan agar dapat memenuhi standart dan kualitas sebagai jurnalis. Pelatihan menjadi satu kata kunci. 

   Lalu untuk kondisi lingkungan fisik dan politik  Dewan Pers memberi catatan bahwa perlu peningkatan sosialisasi terkait tata kelola perusahaan pers yang baik sehingga perusahaan bisa mandiri dan tidak bergantung pada satu lembaga. Kemudian berkaitan dengan ekonomi perlu dilakukan pelatihan managemen perusahaan agar pers bisa tumbuh tanpa bergantung pada pemerintah daerah. 

   Masyarakat juga perlu diberi pemahaman mengenai fungsi dan tugas media agar dapat melakukan tugas jurnalistik dengan aman di lapangan kemudian untuk rekomendasi dari aspek lingkungan hukum perlu meningkatkan komunikasi pemahaman dan relasi antara perusahaan pers dengan aparat dan masyarakat adat. “Ini karena masyarakat adat sering kali tidak percaya dengan pers karena dianggap berkonspirasi dengan pemerintah pusat,” beber Asep dari Dewan Pers. 

   Sementara data AJI menyebutkan bahwa sejak Januari 2021 hingga 25 Desember 2021 tercatat ada 43 kasus kekerasan terhadap pers di Indonesia dan 3 diantaranya  kejadian di Papua dan 38 kasus diantaranya dikarenakan pemberitaan. “Yang di Papua itu kasusnya Pak Victor Mambor dan Lucky Ireeuw serta 1 wartawan TVRI yang rumahnya dirusak. Untuk Victor dan Lucky kasusnya berbentuk teror,” jelas Sasmito, Ketua AJI. 

   Diakui kasus tertinggi terjadi pada tahun 2020 dimana ada 84 kasus, namun disini kata Sasmito bukan soal angka tapi yang perlu dilindungi adalah ada manusia dan ada jurnalis sebagai penegak HAM. “Lalu sepanjang 2021 ada 9 teror dan intimidasi sepanjang 2021 dimana 3 diantaranya terjadi di Papua dan harus kami akui di Papua kerja kerja jurnalis masih dipantau aparat keamanan sedangkan di daerah lain tidak. Ini juga perlu didiskusikan,” sambungnya. 

    Disini juga disinggung soal akses internet yang terganggu dan terus berulang. Infrastruktur internet perlu direkomendasikan mendorong pemerintah agar internet selalu ada. Dari aspek persoalan yan muncul dikatakan aspek lingkungan hukum masih ada etika pers juga perlu dipikirkan.  

   Bicara etika disebutkan ada 600 laporan terkait kode etik jurnalis yang dilaporkan ke dewan pers di tahun 2021. “Laporkan kalau ada yang melanggar etik, wartawan juga tidak bisa seenaknya melakukan tindakan yang ternyata melanggar hukum,” tutupnya. (ade/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: