Ketua KPU: Bawaslu Tidak Batalkan Putusan KPU

By

Ketua KPU: Bawaslu Tidak Batalkan Putusan KPU

MERAUKE– Komisi Pemilihan Kabupaten Merauke akan segera menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Merauke. Yakni segera melakukan pengecekan dan penelitian kembali terkait dengan ijazah paket C Herman Anitu Basik-Basik terkait dengan administrasi yang bersangkutan apakah terdapat dalam buku induk pada sekolah atau dinas terkait.
“Untuk kami KPU sendiri pada prinsipnya, kami tetap melaksanakan putusan Bawaslu bahwa kami akan melakukan verifikasi utuk pengecekan dan penelitian ijazah paket C pada buku induk pada sekolah yang bersangkutan di Jakarta, dimana kami diberi waktu selama 7 hari kerja. Dalam waktu 7 hari ini, kami akan segera melakukan verifikasi kembali,’’ tandas Ketua KPU Kabupaten Merauke Theresia Mahuze, SH, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (13/10).
Theresia Mahuze juga menegaskan bahwa putusan Bawaslu tersebut tidak membatalkan SK KPU Kabupaten Merauke Nomor 180 terkait penetapan bupati dan wakil bupati Merauke tahun 2020. ‘’Dalam SK KPU tersebut hanya ditetapkan 3 paslon. Jadi putusan Bawaslu tidak membatalkan SK KPU Kabupaten Merauke nomor 180. Kami KPU hanya diperintahkan untuk melakukan verifikasi terhadap ijazah paket C apakah yang bersangkutan ada namanya dalam buku induk pada PKBM Pambi di Jakarta Pusat,” tandasnya.
Soal buku induk yang menurut keterangan saksi dalam persidangan Bawaslu telah terbawa banjir, Theresia Mahuze menjelaskan soal apakah terbawa banjir atau tidak, namun pihaknya akan ke Jakarta untuk melakukan pengecekan langsung ke PKBM Pambi. ‘’Nanti hasil verifikasi itu akan kami tuangkan dalam berita acara verifikasi untuk selanjutnya kami serahkan ke Bawaslu. Tindakan selanjutnya, kembali ke Bawaslu,” tandasnya.
Ditanya wartawan, proses selanjutnya dari KPU setelah putusan Bawaslu tersebut, Theresia Mahuze mengaku belum memikirkan langkah-langkah selanjutnya. ‘’Yang kami pikirkan saat ini adalah melaksanakan putusan Bawaslu dan hanya diberikan waktu selama 7 hari untuk melakukan pengecekan dan verifikasi,’’ tandasnya.
Theresia menambahkan bahwa fakta persidangan sangat jelas sekali baik melalui surat keterangan maupun keterangan saksi. “Surat keterangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Papua menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar. Kemudian diperkuat lagi oleh Kepala PKBM Pambi bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar. Artinya dari surat keterangan dan saksi-saksi, kami KPU sudah kuat,” tambahnya. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: