MERAUKE- Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Merauke Frederikus Wanem Mahuze menegaskan bahwa patok sasi secara adat yang ditanam di depan halaman kantor DPRD Kabupaten Merauke baru akan dicaut apabila aspirasi kepada pemerintah terkait kursi khusus bagi orang asli Marind di DPRD Kabupaten Merauke periode 2019-2024 mendapat jawaban yang menggembirakan dari pemerintah.
“Patok sasi itu baru akan dicabut apabila sudah ada jawaban sesuai dengan aspirasi dari kami masyarakat adat di Kabupaten Merauke,’’ kata Frederikus Wanem Mahuze, kepada media ini, Selasa (6/8).
Frederikus Wanem Mahuze mengaku sampai saat ini pihaknya masih menunggu ditindaklanjut aspirasi yang sudah dipercayakan kepada pemeirntah daerah untuk menindklanjutinya.
‘’Kami sudah berikan kepercayaan itu kepada pemeirntah daerah untuk menindaklanjuti apa yang menjadi usulan dari masyarakat adat tentang kursi khusus di DPRD Kabupaten Merauke,’’ katanya.
Hanya saja, sampai sekarang ini, jelas Frederikus Mahuze, belum ada respon balik dari pemerintah daerah. Pihaknya juga belum tahu sudah sampai dimana aspirasi yang pihaknya perjuangkan tersebut.
“Sampai sekarang belum ada respon balik dari pemerintah daerah. Tapi kami masih tetap komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati Merauke,’’ terangnya.
Ditanya soal pelantikan bagi anggota DPRD Merauke terpilih periode 2019-2024, Frederikus Wanem Mahuze mempersilahkan. ‘’Silahkan saja,’’ terangnya.
Diketahui, aksi demo damai dan tanam sasi yang dilakukan oleh masyarakat adat (LMA) di Kabupaten Merauke tersebut setelah melihat hasil Pemilu Legeslatif periode 2019-2024.
Dimana dari 30 kursi DPRD Kabupaten Merauke yang diperebutkan, hanya tercatat 3 orang asli Marind yang terpilih. Karena itu, masyarakat Adat meminta Presiden untuk memberikan kursi khusus kepada asli Marind seperti adanya 14 kursi adat di DPR Papua. Kursi khusus ini untuk tetap menjaga keseimbangan sehingga tidak terjadi kecemburuan. (ulo/tri)
