KMAN Momen Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara

By

Panitia nasional KMAN memberikan keterangan pers mengenai persiapan jelang pembukaan KMAN di Kabupaten Jayapura, Minggu (23/10) (FOTO: Robert Mboik Cepos)

SENTANI-Kongres masyarakat adat Nusantara VI secara resmi dibuka pada Senin 24 Oktober 2022. Kegiatan ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 minggu ke depan dan akan berakhir pada 30 Oktober nanti.  Berdasarkan data terupdate yang dirilis  panitia Kongres tersebut, sudah lebih dari 2000 tamu yang sudah tiba di Tanah Tabi untuk mengikuti kegiatan itu.

 Sekretaris Jendral  AMAN  Rukka Sombolinggi mengatakan, penting untuk diketahui mengapa Kongres masyarakat Adat ini dilaksanakan di Papua. Point pentingnya adalah, apa yang dilakukan di Kabupaten Jayapura selama hampir 10 tahun belakangan ini, terutama Kebangkitan Masyarakat Adat yang sudah digagas oleh Bupati Jayapura Mathius Awoitauw selama kepemimpinannya bisa menjadi inspirasi bagi maayarakat dan pemerintah diwilayah lainya diseluruh Indonesia.

 “Kita ingin di Tanah Tabi ini, seluruh masyarakat adat dan juga kita berharap dari pemerintah untuk melihat apa yang terjadi di Kabupaten Jayapura dan khususnya  apa yang dikerjakan di dalam beberapa tahun terakhir itu. Bisa menjadi inspirasi tempat-tempat lain di seluruh Indonesia,” ujar Rukka Sombolinggi, Minggu (23/10).

Lanjut dia, Kemudian Papua ketika  berbicara dari salah satu esensi utama dari Kongres masyarakat adat Nusantara saat ini adalah keberagaman. Menurutnya, Terkadang ada banyak sekali persepsi-persepsi miring yang masih  didengar tentang masyarakat adat,  khususnya yang ada di Papua. 

“Ini saatnya kita ingin menunjukkan,  warna Papua yang sesungguhnya,  kita ingin menunjukkan keragaman masyarakat adat termasuk yang ada di Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa kegiatan ini  menjadi penting untuk mendudukkan  masyarakat adat dengan penyelenggara negara, melalui delegasi  dari lembaga pemerintah dan juga DPR yang akan ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Melalui rapat dan dialog yang dilaksanakan selama Kongres itu, setidaknya dapat mendudukkan posisi masyarakat adat dan negara saat ini. Secara khusus terkait pengakuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang saat ini melalui RUU Masyarajat adat yang masih terhenti di konstitusi.

 “Kenapa disebut kongres masyarakat adat Nusantara,  karena seluruh elemen baik masyarakat adatnya maupun para sahabat, pendukungnya dan termasuk Pemerintah sebagai penyelenggara negara, datang bersama-sama bertemu, berkumpul, bermusyawarah, berdialog untuk membicarakan masalah penting terkait masyarakat adat,” ungkapnya.

 Selanjutnya dari pembicaraan-pembicaraan itu,  menentukan apa pekerjaan strategis yang harus dikerjakan oleh organisasi  aliansi masyarakat adat Nusantara untuk  lima tahun kedepan.  Termasuk akan memutuskan, seperti apa sikap-sikap yang akan diambil atau diputuskan dari tingkat lokal nasional bahkan sampai di tingkat Internasional.

 “Juga  bagaimana messinergikan seluruh pekerjaan di seluruh Indonesia saat ini, masih banyak masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan dan hak-haknya,” ujarnya.

 “Jadi jangan berharap seluruh masyarakat adat Nusantara itu sudah seperti yang ada di Kabupaten Jayapura.  Kita punya Bupati di Jayapura ini,  satu dari sedikit sekali yang seperti itu.  Sehingga pekerjaan-pekerjaan perjuangan di masyarakat adat 5 tahun ke depan itu masih menjadi super penting, khususnya Bagaimana memastikan payung hukum hak-hak masyarakat adat di seluruh Nusantara yang namanya undang-undang masyarakat adat itu bisa segera disahkan,” pungkasnya.

 Sementara itu ketua panitia Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 yang juga Bupati Jayapura Matius Awoitauw, memastikan bahwa presiden Joko Widodo tidak akan menghadiri kegiatan kongres masyarakat adat nusantara di tanah Papua.  Namun demikian pihaknya tidak mempersoalkan ketidakhadiran presiden Jokowi dalam acara tersebut.

 “Kalau untuk kehadiran presiden sudah pasti tidak hadir.  Tapi kita tidak merasa itu sesuatu yang akan mengganggu semua, tidak.  Karena ini murni kegiatannya masyarakat adat bukan agendanya pemerintah. Kami hanya butuh presiden hadir itu untuk menyerahkan kodefikasi kepada masyarakat. Tapi kalau untuk buka ada ibu Sekjen karena dia yang tertinggi untuk kegiatan ini,”pungkasnya.(roy/wen)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: