Komnas HAM: Penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani, Satu Rangkaian Hingga Terbunuhnya Pdt. Zanambani

By

JAYAPURA-Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan, kasus terbunuhnya dua warga sipil itu tidak berdiri sendiri. Kasus tersebut rangkaian hingga terbunuhnya Pdt.  Zanambani yang diduga ditembak oknum TNI.

Frits menerangkan, dari kronologi yang ada, kasus berawal dari penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani. Kemudian ada tuntutan dan pertanyaan dari Pdt. Zanambani yang kemudian mengundang gejolak masyarakat Intan Jaya termasuk KKB.

“Penghilangan Luther Zanambani dan Apinus Zanambani satu rangkaian hingga terbunuhnya Pdt. Zanambani pada September 2020 lalu,” kata Frits saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Kamis (2/12)

Dikatakan Frits, Panglima TNI yang saat itu menjabat sebagai KSAD merupakan orang pertama yang kemudian memerintahkan Polisi Militer untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penghilangan paksa kedua warga sipil sekaligus mengumumkan hasilnya. “Panglima telah melakukan sebuah inisiatif kesatria untuk mengungkap kasus ini,” tegasnya.

Dikatakan, ada dua tim atas perintah negara sudah melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan rangkaian kasus terbunuhnya Pdt. Zanambani. Satu tim dipimpin Polhukam dan satu tim dipimpin oleh Komnas HAM. Hasil dari investigasi dua kasus ini telah diserahkan kepada Menkopolhukam dan telah disampaikan kepada Presiden.

“Dari dua hasil investigasi yang dilakukan, menyebutkan ada dugaan keterlibatan oknum TNI yang bertugas waktu itu di Hitadipa atas terbunuhnya Pdt. Zanambani kala itu,” ucap Frits.

Menurut Frits, Panglima TNI bisa menggunakan yudis prudential dan terobosan dari langkah dia sebelumnya untuk mengungkap peristiwa kematian Pdt Zanambani. Dimana bisa berangkat dari dua hasil  investigasi yang dilakukan Menkopolhukam dan Komnas HAM.

“Sebagai Panglima TNI, jika mau menggunakan pendekatan non peran ataupun non operasi untuk penyelesaian kasus-kasus kekerasan di Papua, maka penegakan hukum terhadap dua kasus ini dan kasus kasus lainnya menjadi satu-satunya cara yang paling berwibawa. Cara paling terhormat dan cara menjunjung kemanusiaan untuk meyakinkan orang Papua, masyarakat  Indonesia dan mekanisme internasional dalam konteks HAM. Memang, Panglima TNI punya komitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus yang diduga melibatkan oknum anggota TNI,” pungkasnya. (fia/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: