Korupsi, Mantan Kabid Dikdas Boven Divonis 7 Tahun Penjara

By

Sugiyanto, SH (Foto:Dokumen/Cepos)

MERAUKE-Mantan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel Agustinus Dewop, S.Pd, akhirnya dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jayapura.
Oleh Majelis Hakim Tipikor Jayapura menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum JPU. “Sidang putusan terdakwa telah digelar pada Rabu (15/12), kemarin, dimana terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun, denda Rp 300 juta subsidair 3 bulan kurungan,” kata Kajari Merauke Radot Parulian, SH, MH melalui Kasi Pidsus Sugiyanto, SH, saat dihubungi Cenderawasih Pos, Jumat (17/12).
Selain itu, terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1,506 miliar dengan ketentuan paling lama 1 bulan setelah perkaranya memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap, bila tak sanggup membayar maka harta benda terpidana disita dan dilelang untuk negara.
Namun jika terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Oleh Majelis Hakim, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primer JPU.
Vonis Majelis Hakim ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menuntut terdakwa 7 tahun 6 bulan, denda sebesar Rp 300 juta subsidair selama 2 bulan kurungan. Atas putusan tersebut, terdakwa menyatakan menerima putusan, sementara JPU masih pikir-pikir.
Sekadar diketahui, kasus korupsi ini berawal pada tahun 2016 dan 2017, saat Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengalokasikan anggaran khusus intensif guru yang mengajar di daerah yang sangat terpencil. Pada tahun 2016 insentif untuk 33 guru disediakan sebesar Rp 990 juta. Kemudian tahun 2017 disiapkan Rp 1,338 miliar sehingga total sebesar Rp 2,2 miliar lebih.
Dana tersebut ditransfer dari rekening daerah Pemerintah Kabupaten Boven Digoel ke bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel. Setelah masuk, kemudian bendahara mencairkan lagi dana tersebut. Sebagian dibayarkan kepada guru, namun sebagian besar digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya.
Berdasarkan hasil audit BPKP, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,54 miliar lebih. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. (ulo/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: