Kuasa Hukum Mantan Ketua KPA Papua Ajukan Gugatan Praperadilan

By

Ade Mustafa SH ( foto: Noel/Cepos)

JAYAPURA-Proses penanganan kasus YM,  mantan Ketua Komisi Penangulangan Aids (KPA ) Papua diduga ditangani secara sewenang-wenang. Karena itu,  Kuasa Hukum YM,  Ade Mustafa SH akan lakukan mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura.

   Menurut Ade Mustafa,  YM dijadikan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah KPA Provinsi Papua yang bersumber pada APBD Provinsi Papua Tahun 2019 sebesar Rp 20 Miliar,  saat ini sedang dalam tahapan penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Papua. 

   Ia menjelaskan YM mulai ditahan sejak tanggal 28 Oktober 2021 dan telah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Papua. Menurut Ade Mustafa, dalam perjalanan penanganan kasus YM, sejak awal ditetapkan sebagai tersangka hingga pada saat ini, telah ditemukan sejumlah dugaan kejanggalan yang dapat berakibat pada terciderainya hak-hak YM sebagai tersangka. 

  “Terutama berkaitan dengan status hukum YM yang hingga saat ini belum pernah diajukan untuk diperiksa atau sedang diperiksa di hadapan sidang Pengadilan, akan tetapi telah ditetapkan sebagai terdakwa,” katanya di Kantor Pengadilan Jayapura, Rabu, (19/1).

   Dikatakan mengingat cukup jelas perbedaan antara apa yang disebut dengan tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP, maka proses penanganan kasus YM diduga ditangani secara sewenang-wenang.

  “Ini tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.  Maka  kami selaku kuasa hukum dan Penasehat Hukum YM mengajukan permohonan pemeriksaan Praperadilan melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura,” katanya.

   Adapun upaya Praperadilan ini, lanjut Ade, diajukan sebagai sarana koreksi atas segala tindakan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara YM, sehingga penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku.

   “Kami juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura agar dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh YM dapat mengadili perkara ini secara independent, bijaksana, dan menjatuhkan putusan dengan mendasarkan pada kebenaram materiil yang terungkap dalam persidangan,” katanya.

  Lanjutnya, jika dalam pemeriksaan Praperadilan ini terbukti adanya pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara YM, maka pihaknya akan bermohon kepada Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjatuhkan hukuman kepada oknum anggota Kejaksaan tersebut, serta segera melakukan investigasi dalam penanganan kasus ini agar praktik stigma dan diskrimasi terhadap hak-hak tersangka tidak terjadi lagi di kemudian hari.

  “Sehingga penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi dijalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku,” katanya. (oel/tri)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: