Langsung Konsolidasi, Libatkan Pengusaha Orang Papua

By

Bincang-bincang dengan Pelaksana Kepala BPBD Kabupaten Jayapura, Alphius Toam 

BUPATI Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si kembali melakukan pergantian kepala Badan Penanggulngn Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jayapura, dari sebelumnya Jhonson Nainggolan dan saat ini dijabat sementara oleh Alphius Toam. Alphius Toam sendiri masih menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura. Lalu bagaimana langkah  Alphius Toam mengatasi peliknya persoalan yang dihadapi Pemkab Jayapura dalam penyerapan  dan realisasi anggaran dana hibah yang dikucurkan BNPB senilai Rp 275 miliar.

Laporan: Robert Mboik- Sentani

Sejak ditunjuk sebagai pelaksana Kepala BPBD Kabupaten Jayapura, Alphius Toam langsung tancap gas. Langkah awal yang dilakukanya adalah berusaha menggali persoalan utama yang dihadapi pemerintah terkait penyerapan dana tersebut.

Alphius kemudian melakukan pertemuan  untuk teknis pelaksanaannya seperti apa. Karena sesuai arahan Bupati Mathius Awoitauw, meminta seluruh OPD yang bersinggungan dengan pekerjaan  itu dikumpulkan secara teknis. Mulai dari  Dinas Perumahan, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup.  Berdasarkan petunjuk pelaksanaan teknis yang dikeluarkan BNPB dalam menyelesaikan  anggaran  hibah ke Pemkab itu dikelola oleh BPBD, kemudian  pekerjaan teknisnya juga menyebutkan  akan dikerjakan oleh BPBD. 

“Karena BPBD ini tidak memiliki kemampuan secara teknis untuk mengerjakan pekerjaan infrastruktur. Karena pekerjaannya cukup banyak, mulai dari jembatan, air bersih kemudian normalisasi sungai dalam bentuk pembangunan talud hingga perumahan. Ini harus disusun item-item pekerjaan teknis oleh PPTK, pada saat perencanaan,” ujar Alphius Toam di Sentani, Minggu (1/8).

Ketika selesai tahap perencanaannya, ternyata banyak pekerjaan yang antara perencanaan dengan kenyataan di lapangan itu berbeda.  Sehingga ketika kontraknya jadi, pihak ketiga  mengalami kesulitan untuk melaksanakan pekerjaan itu.

Antara perencanaan dan kondisi di lapangan berbeda. Ini yang terjadi,  sehingga terjadi keterlambatan.

“Kami Dinas PUPR hanya mendampingi saja. Kami hanya memeriksa produk perencanaannya, kami tidak ke lapangan,” terangnya.

Lanjut dia, ketika pihaknya melakukan  koreksi ada revisi, ini pun dikembalikan ke BPBD, itu prosesnya lama. Sehingga itu membuat perencanaan ini menjadi lambat. Kata dia, sebenarnya target awal itu, perencanaan harus selesai dari Oktober sampai Januari 2021. Sehingga mulai di Februari  sudah masuk pada proses tender lelang dan seterusnya. Sehingga efektif untuk mengerjakan pekerjaan ini sampai dengan bulan September 2021 ini. Tetapi karena ada kendala teknis yang membuat pekerjaan ini menjadi terhambat. 

“Misalnya ada pekerjaan jembatan yang pagu dananya Rp 4 miliar, tetapi di dalam perencanaan itu Rp 8 miliar. Ini juga kami lakukan koreksi, harus turun ke lapangan. Sehingga ada beberapa item pekerjaan yang memang harus diulang. Inilah kondisi yang membuat menjadi terlambat. Jadi kesalahan itu memang bukan terjadi pada BPBD, tetapi regulasinya merujuk seperti itu,” tandasnya.

Sejak ditunjuk sebagai pelaksana kepala BPBD, dirinya langsung melakukan konsolidasi dengan melibatkan sejumlah pihak. Dalam rapat teknis itu, pihaknya melihat mana saja yang menjadi kendala, mana saja bagian-bagian yang saat ini membuat pekerjaan ini tidak bisa jalan. 

“Pertama kami lihat perencanaan perumahan, ternyata konsultan perencana rumah ini sama sekali tidak menunjukkan secara spesifik yang dia gambarkan. Baik terhadap rumah rusak berat, rusak ringan dan rusak sedang,” bebernya.

Sebenarnya dia punya kontrak itu sudah berakhir  2 Juni, kemudian  diperpanjang tetapi  masih bermasalah.  Permasalahannya, pertama dia baru menggambar rumah type 36. Itupun juga gambarnya masih amburadul, kalau dilihat dari sisi teknisnya. Karena tidak memberikan penjelasan secara detail dan rinci terhadap pekerjaan itu. 

Kedua dia juga tidak menunjukkan gambar, untuk pekerjaan rumah yang rusak berat,   sedang dan  ringan. 

“Ketika kami tanya mana gambarnya, dia bilang karena terlalu banyak, jadi saya foto saja. Foto ini kan tidak bisa menjamin orang melakukan pekerjaan di lapangan. Karena gambar itu tujuannya untuk memberikan pedoman untuk orang mengerjakannya. Saya lihat itu, ada kendala di sana,” imbuhnya.

Karena itu, menurut Alphius,  apa yang masyarakat tuntut, kenapa rumah belum dikerjakan, persoalannya ada di perencanaan yang tidak jelas. 

Baik itu rumah yang rusak berat rusak ringan maupun rusak sedang itu semuanya tidak jelas. Karena itu, pihaknya sekarang melibatkan  salah satu  pengusaha anak Papua. Bahkan dia  juga sudah menjelaskan secara teknis mengenai hal yang dibutuhkan berkaitan dengan pembangunan perumahan itu.

“Karena itu kita minta, sebagai solusi untuk kemudian dia harus berkoordinasi dengan pihak penyedia konsultan yang menang tender. Bagaimana itu diselesaikan, kalau gambarnya bisa diserahkan sehingga itu yang digunakan dengan begitu  bisa mengerjakan,” tambahnya.(**).

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: