Beranda SEKILAS DAERAH Masalah Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Bersama

Masalah Ketahanan Pangan Tanggung Jawab Bersama

0
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE,M.Si saat menyerahkan bantuan makanan dan dana Rp 100 juta bagi sembilan kampung di Distrik Namblong, Selasa (12/5). ( FOTO: Robert cepos)

SENTANI-Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.SiĀ  menegaskan, masalah ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, masyarakat diharapkan kembali ke kampung dan mengelola lahan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya alam atau potensi alam yang ada di masing-masing kampung.

“Dengan adanya Covid-19 ini pemerintah pusat juga mengalami kesulitan yang sangat luar biasa, khususnya untuk program pembangunan ke depan. Oleh karena itu diharapkan seluruh sumber daya yang kita miliki, mulai yang ada di kampung juga di kelurahan harus menjadi kekuatan bersama untuk bisa mempertahankan dan menata kehidupan di masa depan,” kata Bupati Matius saat menyerahkan bantuan makanan dan dana untuk ketahanan pangan kepada 9 kampung di Distrik Namblong, Selasa (12/4).

” Kota bukan segala-galanya untuk kita. Kita punya Kota Sentani dinyatakan merah. Kota sedang mengalami masalah besar dan mengancam masyarakat di situ,” katanya.

Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan oleh  pemerintah pusat sampai  pemerintah daerah, supaya masyarakat khususnya di kampung untuk tetap berada di kampung dan beraktivitas mengolah sumber daya alam yang ada tersedia guna mendukung ketahanan pangan ke depan.

“Ini harus menjadi semangat kita, yang selama ini kita sudah serukan bahwa pembangunan harus mulai dari kampung, mulai dari adat kita, kebangkitan adat yang kita bangun di atas tanah kita sendiri untuk membangun masa depan kita,”katanya.

Oleh karena itu, pemerintah mengajak kepada seluruh masyarakat adat,  supaya pemetaan yang sudah dilakukan agar segera dibicarakan secara matang. Supaya ada kepastian untuk membangun kekuatan-kekuatan ini di atas lahan yang dimiliki oleh masyarakat adat itu sendiri.  

“Kita dorong pemetaan itu untuk dilakukan sertifikasi, secara komunal untuk masyarakat supaya itu menjadi kekuatan membangun ekonomi ke depan,” ujarnya.

Menurutnya, itu akan menjadi modal utama, bagi masyarakat di atas tanah dengan kepastian hukum untuk dapat membangun kerjasama dengan pihak lain. Semangat ini harus mulai dibangun. Untuk itu, diminta kepada seluruh masyarakat adat yang ada di wilayah Distrik Namblong supaya sama-sama membangun kesepakatan dan mengambil tanggung jawab.(roy/tho)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here