Masih Ada Pemda yang Belum Pecat ASN yang Korupsi

By
Paulus Dwi Laksono ( FOTO : Takim/Cepos)

JAYAPURA-Sampai saat ini masih ada pemerintah daerah di Provinsi Papua yang belum memproses ASN (Aparatur Sipil Negara) yang terlibat kasus korupsi dan proses hukumnya sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. 

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Kantor Regional IX, Paulus Dwi Laksono mengatakan dari data awal 146 ASN yang harus di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atau pecat, terdapat penambahan data 6 ASN dari Pemkab Merauke yang harus dipecat. Oleh sebab itu, dengan adanya penambahan tersebut maka secara keseluruhan ASN yang harus dipecat karena tersandung korupsi sebanyak 152 orang.

“Untuk dari Merauke sebanyak 6 ASN, SK PTDH-nya sudah diserahkan dan sudah beres,” ungkapnya saat ditemui Cenderawasih Pos, Kamis (18/7). 

Paulus mengakui sampai saat ini masih ada pemerintah daerah yang belum menyerahkan SK PTDH terhadap ASN yang harus dipecat. “Kalau dari data yang lama yaitu 146 orang sebelum penambahan dari Merauke, hanya 95 ASN yang SK PTDH-nya sudah diserahkan secara resmi. Sementara yang masih diproses dan belum diserahkan SK PTDH-nya sebanyak 48 ASN,” tandasnya. 

Untuk data 146 ASN, Paulus menyebutkan, ada 1 ASN yaitu ASN Pemprov Papua belum bisa diproses karena kasusnya masih dalam tahap kasasi. Sementara satu ASN dari Biak Numfor sudah terlanjur pensiun dan satu lagi ASN dari Kabupaten Nabire tidak masuk dalam ASN yang harus dipecat. “Sebab berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung, yang bersangkutan dinytakan tidak bersalah. Untuk ASN dari Biak yang sudah terlanjur pensiun, kami akan verifikasi lagi atau mengecek dan melihat proses pensiunnya seperti apa,” tambahnya.

Mengenai surat teguran dari Menpan RB kepada kepala daerah yang belum memproses ASNnya yang terlibat korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, Paulus mengakui batas waktu yang diberikan sudah lewat. 

 “Deadline yang ada dalam surat kemarinkan sudah lewat, jadi mau disanksi atau seperti apa itu kebijakannya ada di Menpan bukan kewenangan kami lagi,” pungkasnya. (kim/nat)

Tinggalkan Balasan

You may also like

Hot News

%d blogger menyukai ini: